DPRD Padang Desak Pemko Percepat Normalisasi Sungai dan Pemerataan Bantuan Pascabencana

PADANG, binews.id -- DPRD Kota Padang mengambil sikap tegas menyikapi dampak parah banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Lembaga legislatif daerah tersebut mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk mempercepat penanganan pascabencana, terutama normalisasi sungai dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Sikap itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Padang yang membahas perpanjangan status tanggap darurat bencana hingga 15 Desember 2025. Rapat dipimpin langsung pimpinan DPRD dan dihadiri unsur pemerintah daerah terkait.

Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, menegaskan bahwa perpanjangan masa tanggap darurat merupakan langkah strategis agar penanganan bencana dapat dilakukan secara maksimal dan terukur. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Dalam rapat tersebut, DPRD menerima paparan lengkap mengenai kondisi terkini pascabencana, mulai dari kerusakan infrastruktur, jumlah korban jiwa, hingga data rumah dan warga yang terdampak. Data ini menjadi dasar evaluasi kebijakan lanjutan.

Mastilizal menyoroti masih tingginya sedimentasi di sejumlah kawasan, yang menyebabkan rumah warga belum bisa dihuni. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah berada di Tanjung Saba, Pitameh Nan XX.

Tercatat sekitar 404 Kepala Keluarga (KK) yang membutuhkan penanganan segera, baik terkait hunian sementara, pembersihan lumpur dan endapan material, maupun pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Selain penanganan fisik, DPRD Padang juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan bantuan. Bantuan dari pihak luar maupun penggunaan anggaran bencana diminta dikelola secara terbuka dan akuntabel.

Mastilizal menegaskan, Pemko Padang harus menjamin tidak ada satu pun warga terdampak yang terlewat dari distribusi makanan, layanan kesehatan, maupun pelayanan dasar lainnya selama masa tanggap darurat.

Kerusakan infrastruktur menjadi perhatian serius DPRD, mengingat bencana kali ini disebut sebagai salah satu yang terparah sejak gempa bumi tahun 2009. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya mengalami kerusakan signifikan.

DPRD berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta instansi terkait lainnya guna mempercepat pemulihan sarana dan prasarana, baik selama maupun setelah masa tanggap darurat berakhir.

Dampak bencana juga dirasakan oleh sektor ekonomi, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Aktivitas usaha warga terganggu, sehingga DPRD mendorong Pemko menyiapkan program pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Penulis: Imel
Editor: Imel