DPRD Sumbar Siap Dukung Pergeseran Anggaran untuk Percepatan Rehabilitasi Pascabencana

PADANG, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mendukung percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang terjadi di berbagai daerah di Sumatera Barat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kesiapan DPRD Sumbar dalam mendukung kebijakan pergeseran anggaran, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

Namun demikian, Muhidi menegaskan bahwa setiap pengajuan perubahan atau pergeseran anggaran harus dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

"DPRD Sumbar berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, selama pengajuan anggaran dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Muhidi.

Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang dilaksanakan pada November 2025, Kamis (8/1/2026).

Rapat koordinasi ini digelar sebagai upaya menyamakan persepsi dan langkah antar pemangku kepentingan, sekaligus mempercepat penanganan dampak bencana agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Muhidi, dukungan DPRD sangat penting untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan optimal, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak terkait pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta kehidupan sosial dan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.

Anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun kembali berbagai sektor yang mengalami kerusakan akibat bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana mencapai Rp31,686 triliun, yang mencerminkan besarnya dampak bencana terhadap sektor-sektor strategis daerah.

Penulis: Imel
Editor: Imel