Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota Samakan Arah Percepatan Pembangunan

LIMA PULUH KOTA, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggelar rapat koordinasi sinkronisasi pembangunan bersama Pemerintah Kabupaten Lima Puluhkota. Rapat tersebut berlangsung di rumah dinas Bupati Limapuluh kota, Selasa (24/2/2026).

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan rapat tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyamakan langkah dan meningkatkan sinergitas dalam melakukan percepatan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam menghadapi tantangan yang terus berulang setiap tahun.

"Yang kita lakukan hari ini adalah berdiskusi dan menyinkronkan kegiatan pembangunan, baik perencanaan maupun pelaksanaannya, antara provinsi dan Kabupaten Lima Puluhkota," ujar Mahyeldi.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi perhatian, khususnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi di kawasan Harau. Tak kalah penting, kesiapsiagaan penanganan bencana dan mitigasi risiko bencana juga dibahas sebagai antisipasi menjelang arus mudik Lebaran.

Mahyeldi menegaskan, percepatan pembangunan tahun 2026 perlu dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Salah satu fokus utama yang didorong adalah hilirisasi agroindustri, terutama komoditas gambir yang menjadi andalan Lima Puluh Kota.

Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta peran Sekretaris Daerah dalam menyatukan seluruh organisasi perangkat daerah agar bergerak seirama.

Sementara itu Bupati Lima Puluhkota, Safni menyampaikan apresiasi atas kesediaan Gubernur meluangkan waktu untuk berkoordinasi langsung dengan jajaran Pemkab Lima Puluhkota.

"Rakor ini sebenarnya sudah kami rencanakan hampir satu tahun. Alhamdulillah, Pak Gubernur memberi kesempatan," ujar Safni.

"Tidak akan sukses sebuah kabupaten kalau nagari dan desa tidak dibimbing. Begitu juga provinsi, tidak akan kuat kalau kabupaten/kota tidak dirangkul," ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya akurasi data sebagai pijakan dalam merencanakan sebuah kebijakan, terutama di sektor pertanian. Perbedaan data antara pemerintah nagari dan penyuluh, kata Safni, sering menimbulkan ketimpangan dalam pengambilan kebijakan.

"Kalau komunikasi nyambung dari nagari ke kabupaten, insyaallah perbedaan data dan ketimpangan seperti ini bisa kita hindari," tutup Safni.

Penulis: Imel
Editor: Imel