DPRD Sumbar Gelar RDP Bahas Nasib Buruh, KSPSI dan Cipayung Desak Pembentukan Pansus

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman mengakui angka pengangguran di Sumbar masih cukup tinggi dari sisi jumlah, meski secara persentase mengalami penurunan.

Ia juga menyebut Sumatera Barat bukan daerah industri sehingga persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius.

"Perusahaan yang tidak menyetor BPJS Ketenagakerjaan dapat dijerat pidana. Baru sekitar 25 persen buruh atau tenaga kerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan," ujar Firdaus.

Firdaus juga mendorong agar pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar dapat diarahkan untuk mendukung perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar menuntut kenaikan upah serta mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait persoalan buruh dan tenaga kerja di Sumatera Barat.

"Kita harus melakukan Pansus soal buruh dan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Langkah politik dari negara harus segera dilakukan," ujar perwakilan KSPSI.

Selain persoalan kenaikan upah, para buruh juga mengeluhkan perlakuan perusahaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja, mulai dari persoalan hubungan kerja hingga jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

RDP tersebut dihadiri sejumlah anggota DPRD Sumbar dan puluhan peserta aksi. Pertemuan berlangsung tertib dan damai, kemudian ditutup dengan makan siang bersama menggunakan nasi kotak. (bi/rel/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel