DPRD Sumbar Gelar RDP Bahas Nasib Buruh, KSPSI dan Cipayung Desak Pembentukan Pansus

PADANG, binews.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSPSI, Aliansi Mahasiswa dan Aliansi Cipayung Padang terkait persoalan tenaga kerja dan buruh di Sumatera Barat, di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar berkomitmen menerima dan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disampaikan massa aksi.

"Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah," ujar Evi Yandri.

Ia mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan peserta RDP telah dicatat dan direkam sebagai bahan tindak lanjut DPRD Sumbar.

"Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita akan melakukan Pansus," katanya.

Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi mengaku prihatin terhadap dugaan pelanggaran hak-hak buruh di Sumatera Barat, termasuk persoalan penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai belum dijalankan sejumlah perusahaan.

"Secara sistem saya belum mempelajari, namun segera panggil perusahaan terkait dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti persoalan buruh ini," ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah menyebut DPRD akan mendorong pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak perusahaan guna mencari solusi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kita akan tindaklanjuti untuk mendapatkan solusi sesuai mekanisme di DPRD Sumbar," katanya.

Dalam forum tersebut, Aliansi Cipayung Padang juga mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar mengundurkan diri karena dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

"Kita desak Kepala Disnakertrans Provinsi Sumatera Barat mundur," tegas perwakilan Cipayung.

Penulis: Imel
Editor: Imel