KI Berkomitmen 100 Persenkan Realisasi Anggaran, Syamsul Bahri: Anggaran KI Jangan di Otak Atik

BUKITTINGGI, binews.id — Ketua Komisi I Syamsul Bahri mengakui pelaksanaan tugas konsitusi ujud kewenangan budjetingnya DPRD Sumbar kesulitan terhadap penambahan APBD 2020 Sumbar.

"Kondiisi pandemi yang berlarut telah menggerus sumber-sumber PAD Sumbar ke tingkat nadir, sehingga Komisi I juga kesulitan mengakomodir permintaan OPD untuk penambahan termasuk aspirasi masyarakat,"ujar Syamsul Bahri.

Mendagri telah mewanti-wanti untuk pemerintahan daerah dan DPRD memfokuskan pada tiga hal yaitu Penanganan Dampak Kesehatan, Recoveri Ekonomi dan Jaring Pengamanan Sosial

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2020 harus berpedoman kepada instruksi Mendagri.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar: Ajak Masyarakat Renungkan Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan di Era Pemerintahan Baru

"Akan terjadi perubahan drastis dan itu harus mensinergikan dengan intruksi Kemendagri,"ujar Irsyad Syafar.

Ketua Komisi Informasi Sumbar Nofal Wiska bersama Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan dua komisioner Tanti Endang Lestari dan Arif Yumardi serta Sekretaris KI Sumbar Defi Astina, menegaskan komitmen untuk 100 persenkan realisasi APBD 2020.

"Terimakasih kepada Komisisi I dan Badan Anggaran DPRD serta TAPAD Sumbar yang telah mengakomodir di KUAPAS usulan penambahan anggaran tahun 2020. Isnya Allah kami berkomitmen untuk 100 persenkan realisasi anggaran 2020,"ujar Nofal yang menyerahkan time line program hingga Desember 2020 kepada Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syamsul Bahri pada pertemuan tersebut.

Syamsul Bahri tegaskan kepada Pemprov terutama dinas yang mengelola keuangan untuk dua lembaga negara dibiayai APBD Sumbar yaitu Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaraan Daerah (KPID) Sumbar.

Baca juga: DPRD Provinsi Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Bahas Perubahan KUA-PPAS dan Ranperda Penyelenggaraan Penyiaran

"Saya ingatkan untuk kedua lembaga ini sudah final ya, jangan ada lagi utak-atik oleh siapa pun termasuk OPD yang diamanahkan UU 14 Tahun 2008 memfasilitas anggaran dari KI. Kalau OPD perlu penambahan anggaran ayo sampaikan saja di forum ini termasuk alasan urgennya untuk ditambah. Jangan anggaran KI atau KPID pula dikurangi,"ujar politisi senior PDI Perjuangan di Sumbar ini.

Penulis: Imel
Editor: BiNews