E Government Butuh Percepatan Reformasi Birokrasi
"Alasan birokrasi perlu direformasi, diantaranya; birokrasi menjadi organisasi yg mendominasi urusan publik, namun lambat merespon kepentingan publik, rendahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi dalam melaksanakan tugas, belum terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi birokrasi, birokrasi menjadi alat politik dalam setiap pilkada," kata Asrinaldi.
Sementara itu, Akademisi Unand Syaiful Wahab, mewarning bahwa instansi terlapor yang cukup tinggi dalam kasus korupsi adalah pemerintah daerah.
"Pemerntah daerah perlu menjadi subjek yang 'meluruskan" kembali makna reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi "terinfeksi virus" sebelum sampai tujuan. Reformasi birokrasi secara substansial, masih kedodoran dan mal-function," papar Syaiful.
Webinar seri ke lima ini merupakan komitmen jurusan Ilmu Politik Unand dalam memberikan kontribusi pencerdasan politik bagi masyarakat.
"Jurusan Ilmu Politik Unand concern terhadap proses peningkatan kapasitas para civitas akademika dan masyarakat umum di bidang politik," pungkas Ketua Jurusan Ilmu Politik Unand, Dr Indah Adi Putri. (rls/dw)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi
- Rapat Paripurna DPRD Kota Padang Setujui LKPJ Wali Kota 2025
- Evi Yandri Rajo Budiman Dukung Program PJKIP Kota Padang, Siap Perjuangkan di APBD
- Penguatan Peran Tim Ahli Jadi Kunci Optimalkan Kinerja DPRD Sumbar






