E Government Butuh Percepatan Reformasi Birokrasi

PADANG, Binews.id - Transformasi digital membuat pemerintahan harus beradaptasi. Maka muncul istilah e government. E gov ini mensyaratkan tata kelola pemerintahan harus berbasis digital. Namun kondisi ini bermasalah jika diterapkan secara cepat ke birokrasi.

Hal ini dibahas dalam webinar seri ke 5 Ilmu Politik Unand dengan tema Reformasi Birokrasi dan Pemanfaatan E-Government di Sumatera Barat. Acara yang dimoderatori oleh Didi Rahmadi, MA ini, menghadirkan narasumber yang kompeten, yaitu Fadly Amran (Walikota Padang Panjang), Riza Falepi (Walikota Payakumbuh), Syaiful Wahab (Dosen Ilmu Politik, Unand) dan Asrinaldi (Dosen Ilmu Politik Unand).

Baca juga: Ketua DPRD Kota Padang Gelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025--2026 di Kelurahan Bungo Pasang

Dalam pemaparannya, Walikota Padang Panjang menyebut syarat utama keberhasilan pemerintahan untuk menerapkan e gov adalah mereformasi birokrasi.

"Penempatan birokrat sesuai dengan bidangnya akan semakin menambah penguatan terhadap reformasi birokrasi dan pemanfaatan terhadap tekhnologi dengan e-government," kata Fadly Amran.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Buka Bimtek Pendidikan Politik untuk Tokoh Masyarakat Kota Padang

"Kolaborasi pemerintah(an) dengan seluruh elemen masyarakat yang memang menginginkan perubahan, barulah dilengkapi dengan tekhnologi," lanjutnya.

Hal ini juga diperkuat oleh Walikota Payakumbuh Riza Falepi yang menekankan pada monkey procedure yakni sebodoh apapun orang akan mengikuti prosedur untuk melaksanakan suatu urusan. Artinya, teknologi itu sifatnya memudahkan, sehingga orang yang tak berpnegetahuan sekalipun bisa menggunakannya.

Baca juga: Sekda Kabupaten Solok Medison Tegaskan Tudingan Miring Tentang Politik Praktis Pilkada 2024

"Sebagai contoh membuat KTP selama 15 menit. Artinya, infrastruktur dan prosedurnya yang mesti disiapkan KTP itu agar dapat selesai dalam waktu 15 menit. Komitmen merupakan hal yang utama dalam menerapkan IT di bidang pemerintahan, terutama komitmen politik yakni dari para pemimpin politik," jelas Riza.

Akademisi Unand, Asrinaldi menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi perkembanga e - government adalah; political will kepala daerah, pembiayaan dan infrastruktur serta aturan per undang-undangan.

Penulis: Imel
Editor: BiNews