Penyetaraan Pemilih, KPU Sumbar Sosialisasi Pilkada untuk Disabilitas

Pemaparan Izwaryani ditambahkan juga ketua Perempuan disabilitas Sumbar, dimana mereka menyambut baik acara sosialisasi, dimana menunjukkan KPU memang memberikan perlakuan sama, tanpa diskriminasi.
Dengan acara ini, semangat disabilitas semakin tinggi, dan mampu untuk setara dengan non disabilitas, bisa berkontribusi langsung, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, bahkan sebagai calon.
"Apa yang dilakukan KPU Aplikasi dari implementasi undang-undang pada pasal 77, dimana memastikan fasilitas yang bisa diakses masyarakat berkebutuhan khusus," tutur Elvi.
Ia juga berharap, disabilitas bisa menjadi pemantau, dimana jika ada pemilihan berada diluar bilik suara, dan meminta agar KPU juga menyediakan orang untuk bisa memanggil tuna rungu, sehingga ketika dipanggil bisa mengetahui.
"Pernah dalam pemilu sebelumnya ada penyandang kebutuhan khusus tuna rungu sampai bubar jam coblos dia tidak ikut, padahal dari pagi sudah datang, karena dia tidak mendengar ketika namanya dipanggil, makanya perlu diberikan pemanggil," ulas Elvi lagi.
Meskipun sosialisasi diikuti oleh disabilitas, namun diskusi tetap berjalan hangat, karena tetap terjadi Dialog dan tanya jawab, dari peserta dan Narasumber.
Salah satu penanya Nurhayati penderita tuna netra, ingin ketegasan kenapa penderita Corona tidak ikut memilih, tentunya akan kehilangan hak suara, padahal mereka ingin memilih pemimpin.
Hak tersebut ditanggapi serius Izwaryani, dimana kalau tidak terdata atau OTG dipastikan gak akan ngaruh karena memakai prosedur protokol, ketika sampai TPS bersuhu tinggi, maka akan diantarkan semuanya dengan TPS khusus, ketika sudah positif dan isolasi mandiri akan didatangi ke rumah, dan tidak perlu datang ke TPS agar pemilih lainnya tidak terpapar, demikian juga yang ditawan di Rumah Sakit.
Pada pilkada 9 Desember 2020 mendatang, tidak satupun masyarakat akan terabaikan hak politiknya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI