Evaluasi Perangkat Daerah, Tiga OPD Pemkab Dharmasraya Terancam Dilikuidasi

DHARMASRAYA, binews.id -- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Dharmasraya kini sedang dievaluasi. Pemkab Dharmasraya kembali melakukan pemetaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sekaligus melakukan penyesuaian dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh bupati dan wakil bupati terpilih. Hasil evaluasi OPD ini akan menjadi bagian integral dari penyusunan perangkat daerah di periode kedua kepemimpinan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Sekretaris Daerah, H. Adlisman, S.Sos., M.Si melalui Kabagor Budi Waluyo kepada wartawan membenarkan perihal dilaksanakannyaevaluasi perangkat Daerah. Kegiatan evaluasi perangkat daerah ini sudah lima tahun tidak dilaksanakan. Sebelumnya pernah dilakukan evaluasi perangkat daerah, namun hanya terbatas pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Namun, kata Budi, evaluasi kali ini akan meliputi evaluasi seluruh perangkat daerah.

"Kegiatan evaluasi perangkat daerah ini sudah kita mulai beberapa bulan lalu. Pada prinsipnya kita menggunakan dua tolak ukur dalam evaluasi, pertama menggunakan tolak ukur intensitas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan kedua tolak ukur pohon kinerja yang merupakan jabaran dari visi dan misi bupati terpilih," jelas Budi Waluyo.

Hasil sementara evaluasi perangkat daerah dengan menggunakan dua tolak ukur tersebut, ada sejumlah OPD yang tipologinya turun. Ini disebabkan lantaran hasil pemetaan intensitas urusan juga turun. Oleh sebab itu, Bagor sebagai dapur dari pengelolaan evaluasi perangkat daerah, kini sedang mendalami kemungkinan akan dipangkasnya sejumlah OPD dan akan dimerger dengan OPD lain yang masih dalam satu rumpun.

"Kita akan melibatkan para kepala OPD, bersama Sekretaris dan para Kasubag di lingkungan Sekretariat OPD, untuk membahas lebih dalam mengenai tipologi perangkat daerah. Selanjutnya OPD akan membuat struktur sesuai dengan Tupoksinya berdasarkan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri 90 tahun 2020," terang Budi.

Jebolan Sekolah Tinggi Perikanan Bogor ini mentargetkan, awal tahun depan rangkaian evaluasi sudah bisa terlihat hasilnya. "Insyaalah kita akan melahirkan SOTK baru untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih," imbuh Budi. (san)

Penulis: Imel
Editor: BiNews