Fraksi Demokrat DPRD Sumbar Minta Pembahasan Perda Harus Punya Perencanaan Matang

PADANG, binews.id -- Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta pembahasan peraturan daerah (Perda) harus memiliki perencanaan yang matang.

Pada beberapa tahun terakhir target Perda yang masuk dalam program pembentukan peraturan daerah (propemperda) Sumbar, tidak pernah tercapai.

Ketua Fraksi Demokrat, Ismet Amzis, saat paripurna pandangan umum fraksi terhadap empat Ranperda baru-baru ini, mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, target Pembentukan Perda yang ditetapkan dalam Propemperda Provinsi Sumbar, tidak pernah tercapai target kinerja selalu direvisi di akhir tahun untuk menyesuaikan dengan banyaknya Ranperda yang telah dibahas.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa, perencanaan pembentukan Perda belum dilakukan dengan matang, belum disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh para pengusul, baik dari OPD di lingkup pemerintah daerah maupun dari DPRD sebagai pemrakarsa," katanya.

Baca juga: Paripurna DPRD Sumbar, Fraksi Gerindra Dukung Penerapan SPBE untuk Layanan Publik yang Lebih Efisien

Dia berharap, perencanaan pembentukan Perda harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan betul-betul memperhatikan kebutuhan daerah dan masyarakat. Perda yang bentuk, hendaknya betul-betul dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penataan masyarakat.

"Orientasi pembentukan perda tidak lagi pada aspek kuantitas, akan tetapi yang perlu menjadi fokus adalah aspek kualitasnya. Oleh sebab itu, ke depan prinsip Omnibus-Law perlu diterapkan dalam Pembentukan Perda Provinsi Sumbar," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, banyak Perda yang telah ditetapkan, akan tetapi Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai pelaksanaannya sangat lama baru ditetapkan, misalnya Pergub dari Perda tentang RZWP3K, Perda tentang Kawasan Industri dan Perda-Perda lainnya. Akibatnya, Perda yang telah dibentuk dengan biaya yang cukup besar, tidak bisa dimanfaatkan.

Ini tentu tidak sejalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pembahas," katanya.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Bamus DPRD Pesisir Selatan, Bahas Sinergi dan Tata Kelola

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, mengatakan, enam ranperda yang masuk propemperda tahun 2020, akan dirampungkan pada tahun 2021.

Penulis: Imel
Editor: BiNews