Ketua DPD RI Minta Para Senator Ikut Lakukan Pengawasan Penyaluran Bansos Covid-19

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah melanjutkan program perlindungan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) pada tahun 2021. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menugaskan para senator untuk ikut melakukan pengawasan terhadap realisasi program perlindungan sosial itu, khususnya penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Saya meminta kepada seluruh senator untuk membantu pengawasan penyaluran bansos di daerah pemilihannya masing-masing," ujar LaNyalla, Rabu (30/12/2020).

Peristiwa penyelewengan dana bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu anggota DPD RI diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

"DPD RI harus berada di tengah-tengah rakyat di daerah, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. Pengawasan penyaluran bansos ini sangat diperlukan apalagi saat ini, bansos Corona yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, mulai Januari 2021 akan diberikan dalam bentuk tunai kepada masyarakat," papar LaNyalla.

Baca juga: Wakil Ketua DPD Sultan b Najamudin: Pemda Harus Prioritaskan Dana Transfer Umum untuk Belanja Infrastruktur Dasar

Untuk itu, para senator diminta memantau dengan ketat pelaksanaan penyaluran bansos ini. Anggota DPD RI juga diminta untuk membantu pemerintah daerah (Pemda) apabila pemerintah pusat memerlukan perbaikan data penerima bansos, sebab bantuan tunai akan langsung disalurkan ke akun atau rekening pemerima manfaat.

"Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan pentingnya proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system. Pemda harus betul-betul memiliki data akurat, dengan demikian bansos bisa tepat sasaran," sebut LaNyalla.

Bansos tunai akan disalurkan melalui PT Pos maupun bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, dan BTN. LaNyalla meminta agar sosialisasi terus dilakukan, mengingat tidak semua warga melek terhadap proses digitalisasi dalam penyaluran bansos.

"Kemudian untuk penyaluran melalui kantor pos, Satgas Covid-19 harus ikut terlibat agar protokol kesehatan tidak diabaikan saat proses penyaluran bansos tunai," tambah mantan Ketum KADIN Jawa Timur itu.

Baca juga: Ketua DPD RI Warning Kemenkes: Setelah Gagal Ginjal Anak, Kini Angka Diabetes Melambung

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp 10 triliun akan digunakan untuk berlanjutnya program Kartu Prakerja. Lalu senilai Rp 14,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa dan diskon listrik selama 6 bulan senilai Rp 3,78 triliun bagi warga yang berhak.

Penulis: Imel
Editor: BiNews