Komite IV DPD RI Bertemu dengan Pemprov Riau Bahas Program PEN untuk Koperasi UMKM

JAKARTA, binews.id -- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, pada Senin, 1 Februari 2021. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 2 tahun 2020 yang difokuskan pada manfaat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap Koperasi dan UMKM.

Ketua Komite IV DPD RI H. Sukiryanto menyampaikan bahwa tekanan kondisi ekonomi akibat pandemi ini bukan hanya dialami oleh pelaku usaha skala besar saja. Hal serupa juga sangat berdampak bagi para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM).

"Karena salah satu tujuan dari program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM, maka perlu kiranya bagi kami Komite IV DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.2 tahun 2020 khususnya pengawasan terhadap realisasi, kondisi, dan manfaat dari program PEN pada sektor Koperasi dan UMKM di daerah," kata Sukiryanto dalam sambutannya.

Dalam kesempatan ini PLH Sekda Provinsi Riau, Masrul Kasmy yang mewakili Gubernur Riau memberikan apresiasi kepada Komite IV DPD RI yang telah melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan program PEN khususnya terkait Koperasi dan UMKM di provinsi Riau.

Baca juga: Hj. Nevi Zuairina Dorong BUMN Energi Percepat Pengembangan Baterai EV dan Optimalisasi Limbah

Sukiryanto juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan kunker kali ini adalah memastikan bahwa Program PEN di sektor koperasi dan UMKM telah sesuai yang ditargetkan serta tepat sasaran.

"Kita ingin memastikan bahwa program PEN, khususnya terkait koperasi dan UMKM telah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan serta tepat sasaran sebagaimana kondisi yang ada di lapangan," ujarnya.

Senator asal Provinsi Lampung, Abdul Hakim, menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga sangat tepat jika kebijakan pemerintah mendukung sektor UMKM dalam kondisi pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional. Abdul Hakim juga menyoroti perlunya sinergitas antar Lembaga.

"Permasalahan yang ada saat ini adalah bahwa sinergitas antar Lembaga belum terkoordinasi dengan baik sehingga efektifitas penyaluran PEN tidak maksimal," imbuhnya.

Baca juga: Nevi Zuairina minta Pengawasan BBM Subsidi Ditingkatkan dan Pelanggar Harus Diberi Efek Jera

Komite IV DPD RI bersemangat untuk mendorong terciptanya kualitas data yang baik dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan data sehingga permasalahan penyaluran bantuan dapat diatasi sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nuh, Senator asal Sumatera Utara.

Penulis: Imel
Editor: BiNews