Komite IV DPD RI Bertemu dengan Pemprov Riau Bahas Program PEN untuk Koperasi UMKM

Senator asal Kepulauan Riau, Haripinto yang juga hadir dalam pertemuan ini mengapresiasi Pemrov Riau yang telah memiliki aplikasi MATA UMKM yang digunakan untuk monitoring UMKM di provinsi Riau. "Saya sangat mengapresiasi adanya aplikasi MATA UMKM di sini, semoga Kepri dan juga daerah lain bisa memiliki aplikasi sejenis sehingga data tentang UMKM dapat didapat dengan mudah," sebutnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau, Yusri menyampaikan bahwa ekonomi di Provinsi Riau masih tumbuh di masa pandemi Covid-19. Secara nasional kredit diposisi Oktober tumbuh negatif, namun Riau masih positif tumbuh di atas 3.

Yusri juga mengatakan bahwa perkembangan kinerja Perbankan di Provinsi Riau pada masa pandemi masih terjaga baik, ini terlihat dari indikator aset yang masih mencatat pertumbuhan sebesar 6,95 persen (YoY).

Baca juga: Koperasi Merah Putih Bukti Nyata Ekonomi Inklusif dari Desa untuk Indonesia

Senada dengan PLH Sekda Pemrov Riau, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari yang turut menghadiri pertemuan ini, juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite IV DPD RI yang telah turut mengusulkan serta mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang. Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyampaikan beberapa temuan di lapangan Terkait dengan carut marut data yang menghambat distribusi bansos.

"Kinerja OPD di sini dilemahkan oleh data, masalah utama adalah data yang carut marut serta tidak valid sehingga BLT belum tersalurkan dengan baik," ungkapnya.

Dikatakannya, uang sudah teronggok di Kabupaten, namun data penerimanya belum siap, sehingga penyaluran BLT terkendala.

Karmila berharap DPD RI, khususnya Komite IV dapat menyampaikan permasalahan ini ke pusat sehingga permasalahan data dapat segera diatasi.

Dalam peremuan ini terungkap bahwa investasi di provinsi Riau merupakan nomor satu di wilayah Sumatera sebagaimana disampaikan oleh Biro Perekonomian Provinsi Riau. Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu.

Sementara itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM provinsi Riau melaporkan bahwa di Riau untuk tahun 2021 tersedia Anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Bagi UMKM sebesar 25 Milyar dan Penetapan Penerima BPUM Provinsi Riau akan dilakukan melalui Keputusan Gubernur Tahun 2021.

Sebagai ketua tim kunjungan kerja dan juga sekaligus tuan rumah, sebelum acara ditutup Senator Misharti menyampaikan beberapa hal diantaranya bahwa permasalahan data harus segera dibenahi. Misharti juga menyatakan dukungannya atas peralihan BRK menjadi bank Syariah. Senator Riau ini juga menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI mendorong adanya revisi terhadap UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penulis: Imel
Editor: BiNews