Kredit untuk Pelaku Usaha Kecil Tak Terealisasi

Ketua Fraksi Gerindra Sorot Kinerja Pemprov

Rabu, 17 Februari 2021, 18:11 WIB | Ekonomi | Kota Padang

PADANG, binews.id -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat, menyorot kinerja Pemprov Sumbar yang tidak merealisasikan rencana penyaluran kredit dengan bunga ringan untuk pelaku usaha super mikro, yang telah disepakati bersama DPRD pada tahun 2020.

Padahal, melalui APBD Perubahan 2020, disetujui pengalokasian anggaran sekitar Rp3miliar sebagai subsidi bunga untuk penyaluran kredit bagi usaha super mikro, dengan pinjaman maksimal Rp3 juta. Kredit ini rencananya akan dijalankan lewat program Simamak di Bank Nagari.

Dengan adanya subsidi bunga yang dianggarkan dari APBD tersebut, total dana yang akan disalurkan Bank Nagari melalui program Simamak adalah Rp15 miliar. "Skema penyalurannya, pinjaman diberikan dengan bunga rendah sebesar 2 persen. Jika ini jalan, diperkirakan 16 ribu pelaku usaha dapat terbantu. Namun itu gagal terlaksana karena Gubernur tidak mengeluarkan Pergub-nya," kata Hidayat, Selasa (16/2/2021) di Padang.

Hidayat yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sumbar itu mengatakan, ia sangat menyayangkan tidak terlaksana program ini, karena mestinya lewat program tersebut perekonomian masyarakat bisa dibantu kembali bangkit di tengah masa pandemi Covid-19.

"Bandingkan dengan kredit biasa di bank, bunganya 12 sampai 14 persen. Sedangkan ini, bunganya hanya 2 persen, yang sebenarnya hanya rangsangan agar pelaku usaha bertanggung jawab, sehingga bisa berusaha dengan serius dan sungguh-sungguh," katanya lagi.

Disampaikan Hidayat juga, DPRD dan Pemprov Sumbar bahkan telah mematangkan rencana program ini, telah dibahas beberapa kali dalam rapat dan telah dikonsultasikan ke Pemerintah Pusat. Karena Pemprov tidak merealisasikan, pada 2021 sekarang program tersebut tidak lagi dianggarkan. "Bayangkan berapa habis anggaran untuk konsultasi dan melakanakan rapat, tapi tidak dijalankan. Ini sangat kita sesali," ucapnya.

Hidayat menyebut, ia berharap persoalan ini bisa mendapat perhatian lagi oleh Pemprov melalui kepala daerah terpilih yang segera dilantik.

"Karena ini sudah final dibahas bersama DPRD, konsepnya juga sudah sangat jelas, kita minta ini mendapat perhatian lagi oleh Pemprov. Kepala daerah yang baru agar punya komitment melaksanakannya, sehingga ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa terbantu," ujarnya menutup. (*/mel)