Bahas RPJPD Bersama DPRD, Wagub Sumbar Sampaikan Kesejahteraan Guru dan Sektor Wisata jadi Fokus

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda RPJPDDPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano, mengatakan, dalam Pasal 342 ayat 1 huruf C, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan, perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar yang dipengaruhi bencana alam, krisis ekonomi, konflik sosial, dan perubahan kebijakan nasional.

"Pelaksanaan perubahan RPJPD Sumbar tahun 2005-2025 menjadi sangat kompleks. Sebab, ada empat persoalan krusial yang harus diakomodir bersama," kata Arkadius.

Ia merincikan, salah satu faktor yang menyebabkan perubahan RPJPD adalah pandemi Covid-19, yang penanganannya membutuhkan alokasi dana besar sehingga mempengaruhi alokasi anggaran. "Perubahan RPJPD juga akan menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Sumbar 2021-2026," ucapnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Terima Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Kabupaten Toba, Bahas Efisiensi Anggaran dan Pengelolaan Pariwisata

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyampaikan, bahwa Pansus revisi Ranperda RPJPD sengaja mengundang gubernur dan wakil gubernur pada rapat finalisasi agar bisa menyampaikan visi dan misi. Dengan demikian, Pansus dapat memiliki pemahaman terhadap program gubenur dan wakil gubernur sekarang, sehingga dapat diselaraskan dengan revisi RPJPD Sumbar 2005-2025.

"Perubahan RPJPD Sumbar harus sejalan dengan RPJMD 2021-2026, dan selaras pula dengan visi, misi, dan program unggulan gubernur dan wakil gubernur, yang disampaikan sewaktu kampanye dulu," ujar Supardi.(*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews