Gubernur Mahyeldi Diundang Menkopolhukam Membahas Terhentinya Pembangunan Monument Bela Negara

JAKARTA, binews.id -- Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, diundang langsung oleh Menkopolhukam, Prof. Dr. Mohamad Mahfud, ke Kementerian Polhukam Kamis (4/3/2021).
Didampingi Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedri M Gaffar, Gubernur Sumbar dan Menkopolukam membahas tentang terhentinya pembangunan Monument Bela Negara di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
Mahyeldi Ansharullah yang didampingi oleh Bupati Limapuluh Kota, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, dan Sekretaris Forum Bela Negara menyampaikan progres pembangunan sejumlah infrastruktur yang di bangun mendukung monumen tersebut.
"Pembangunan monumen bela negara ini merupakan keinginan masyarakat Sumbar yang sudah lama. Masyarakat bahkan telah menghibahkan tanah 50 ha untuk pembangunan ini, sejak tahun 2012. Jadi sudah 9 tahun terhenti pembangunannya," katanya.
Baca juga: Polri Ungkap Tiga Kasus Besar Judi Online: Sita Aset Rp61 Miliar, Ungkap Sindikat Internasional
Dengan pertemuan ini, ujar Mahyeldi, yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Polhukam untuk membahas Inpres agar sungguh-sungguh terlaksana dengan melibatkan para kementerian dan lembaga terkait.
Mahyeldi mengungkapkan pemerintah daerah dan masyarakat Sumbar berharap dengan hal tersebut. Apalagi, masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah hal yang sangat monumental bagi masyarakat Sumbar.
Mendengarkan pemaparan itu, Menko Polhukam pun berharap agar pembangunan Monumen Bela Negara ini bisa berjalan dengan baik, karena itu peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, menjadi sangat penting.
"Ini juga bukan merupakan pembangunan yang sifatnya bersekala kecil, tetapi merupakan sebuah pembangunan monumen yang sifatnya Nasional," kata Menkopolhukam.
Baca juga: Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, Polri Turut Berduka
Monumen Bela Negara tersebut terbengkalai sejak awal mulai dibangunnya pada 2006 lalu. Monumen tersebut rencananya terdapat di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan luas lahan sekitar 50 Ha. Kemudian terdapat Tugu Bela Negara berada di tiga tempat: Halaban Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi, dan Bidar Alam Kabupaten Solok Selatan.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Suasana Milad ke 23 PKS, Hj. Nevi Zuairina: PKS selalu Siap Maksimalkan Pelayanan kepada Rakyat
- Nevi Zuairina Dukung Pemerintah Segera Atasi Krisis Pasokan Gas untuk Kelistrikan Industri
- Bahas Penyelarasan Tata Ruang 2025-2045, Pansus RTRW DPRD Sumbar Konsultasi ke Kementerian ATR/BPN
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah