Resmikan Pasar Rakyat Pariaman, Wapres RI Ma'ruf Amin Ingatkan Hal Penting Ini

Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi juga menyampaikan, pembangunan pasar Pariaman ini dimulai dari pembicaraan yang intens sejak tahun 2018 dimana Pasar Pariaman dalam kondisi rusak berat akibat gempa bumi 2009 7,9 SR dan gempa bumi tahun 2018 8,3 SR.

"Sesuai dengan hasil kebijakan dalam rapat kabinet Kemendag lebih fokus pada tata perniagaan, oleh karena itu kami teruskan komunikasi ini kepada PUPR hingga telah berdiri mengah untuk diresmikan hari ini," ujarnya.

Lutfi juga menyampaikan, agar pemerintah Kota Pariaman segera melakukan penyerahan hibah bahagian dari pengelolaan administrasi yang penting. Dan untuk merelokasi pedagang yang ditetapkan guna memanfaatkan gedung pasar yang megah ini.

Baca juga: Pasca Covid-19, Kabupaten Dharmasraya Catat Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Penurunan Kemiskinan

"Agar pasar ini terawat dan tertata bersih, sehat, aman dan nyaman, Walikota Pariaman mesti segera menetapkan dan menunjuk pengelola pasar bisa berupa perusahaan daerah (Perusda) dengan sistem building manajemen yang handal," harapnya.

Lutfi juga mengatakan pasar Pariaman juga merupakan aktivitas pasar yang memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi icon pengembangan wisata di Kota Pariaman.

Sementara Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi juga menyampaikan, apresiasi rasa senang dan bangga atas kunjungan Wapres RI dan peresmian pasar rakyat Pariaman ini di Ranah Minang.

"Keberadaan Pasar rakyat ini sebenarnya terus berkembang, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggantungkan dan berharap kehidupannya semakin membaik dari keberadaannya. Namun demikian, dari jumlah pasar rakyat sebanyak 516 unit di Sumatera Barat, yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota dan sebahagian besar (393 unit atau 76,16 persen) diantaranya dalam kondisi rusak, baik rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat", ujarnya.

Mahyeldi juga katakan, tahun 2020, akibat Pandemi Virus Covid-19 hampir semua sektor berimbas pada anjloknya ekonomi, tak terkecuali di Sumatera Barat.

Disamping kondisinya yang belum memadai, ketersediaan prasarana sebahagian pasar belum sebanding dengan jumlah pedagang yang akan ditampung, sehingga pada saat tertentu ketika pada hari pasar, terjadi over capacity dari prasarana yang tersedia.

"Kondisi ini mendorong pedagang untuk memanfaatkan fasilitas apa saja di sekitar pasar, sehingga menimbulkan permasalahan baru berupa kemacetan, yang tentunya akan merugikan pengguna jalan, karena memicu timbulnya ekonomi biaya tinggi, yang selanjutnya akan menurunkan daya saing daerah dan kontra produktif dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, sirkulasi udara, orang dan barang pun belum tersistem dengan baik, disamping juga kotor, sumpek dan menghasilkan bau kurang sedap, sehingga memberikan ketidaknyamanan kepada konsumen," ungkapnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews