16 Wali Nagari di Kabupaten Sijunjung Resmi Dilantik, Ini Pesan Bupati

Dijelaskan bupati, Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Nagari/ Desa adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang Undang tersebut merupakan salh satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia diperlukan pembangunan sampai ke Desa/Nagari sehingga tidak ada Iagi istilah Desa/Nagari tertinggal.

"Desa/Nagari saat ini tidak Iagi hanya sebagai objek pembangunan dari pemerintah, tetapi lebih dari itu, Desal Nagari saat ini mempunyai peran penting sebagai subjek pembangunan yang mempunyai hak dan kewenangan mengatur urusan rumah tangganya. Konsekuensi dari hal itu, Desa Nagari diberikan dana yang cukup besar untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Nagari," sebut bupati

Pengelolaan Dana Desa saat ini, kata bupati, tengah menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari aparat penegak hukum. Oleh sebab iu saya sangat mengharapkan seluruh stakeholders Nagari/ Desa, terutama instansi terkait yang mempunyai fungsi pembinaan, pendampingan, pengawasan, atas penyelenggaraan pemerintahan Nagari/ Desa agar secara bersama-sama dan bersinergi melakukan pembinaan, mengarahkan dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan Nagari/ Desa sehingga terwujud tata kelola pemerintahan Nagari/ Desa yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Disebutkan bupati, besarnya anggaran yang dikelola oleh Nagari/ Desa harus mampu dimanfaatkan sebagai stimulan bagi Pemerintah Nagari/ Desa dan warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat Nagari/ Desa, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Nagari/ Desa.

"Seorang Wali Nagari/ Kepala Desa mempunyai tugas yang besar, harus mampu membawa masyarakatnya hidup secara layak dan menggiatkan kembali budaya gotong royong yang saat ini hampir punah. Jadilah Wali Nagari/ Kepala Desa yang senantiasa mampu memegang teguh amanah dan senantiasa berkomitmen atas janji yang dituangkan dalam visi dan misi dengan mendukung program Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya dituangkan di dalam RPJM Nagari/ Desa," harap bupati.

Bupati mengingatkan, wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di dunia umumnya dan di Kabupaten Sijunjung khususnya belum berakhir. Maka dari itu, jaga kesehatan diri masing-masing, ajak masyarakat Nagari/ Desa untuk selalu terapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas dengan cara memakai masker, mencuci tangan memakai sabun/hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain (Physical distancing).

"Jaga kondusifitas dan libatkan seluruh lapisan masyarakat Nagari/ Desa dalam menjalankan tugas melalui penyelenggaraan pemerintahan Nagari/ Desa, melaksanakan pembangunan nagari/ Desa, pembinaan ke masyarakat nagari/ Desa dan pemberdayaan masyarakat nagari/ Desa, serta tidak melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari/ perangkat Desa dan staf nagari/ staf Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," papar bupati.

Kepala DMPN Sijunjung, Khamsiardi, SSTP, M.Si didamping Kabid PemNag, Ayu Bony DF., SSTP, M.S, menyebutkan, prosesi pelantikan itu dilaksanakan secara terbatas.

Pada Pilwana tersebut, sekitar 73 persen lebih masyarakat telah menentukan pilihannya. Dari 63 Calon Wali Nagari yang bertarung pada Pilwana badunsanak yang berjalan sukses lancar dan aman itu, pada Jumat (11/6/2021) ini, 16 wali nagari terpilih resmi telah dilantik Bupati Sijunjung dengan arti proses Pilwana telah usai.

"Dengan Pertimbangan untuk mematuhi Protokol Covid dan kapasitas ruangan tempat acara yang hanya boleh diisi 50% , undangan untuk menghadiri pelantikan terpaksa harus dibatasi hanya dihadiri Wali Nagari terpilih beserta istri, Pj.Wali/Wali sebelumnya, Camat, Forkopimda, OPD terkait,"sebut Khamsiardi diamini Ayu.

Penulis: Imel
Editor: BiNews