Ninik Mamak Nagari Langgam Tiagan Kinali Datangi Kantor DPRD Sumbar

PADANG, binews.id - Perwakilan ninik mamak Nagari Langgam Tiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Senin (14/6/2021).

Kedatangan ninik mamak Kinali tersebut menyampaikan aspirasi dan meminta dukungan DPRD terkait tuntutan lahan plasma PT Laras Inter Nusa minimal 20 persen dari total luas lahan 4 ribu hektare yang diolah perusahaan tersebut.

Salah seorang ninik mamak Kinali, Sarnadi Majo Sadeo Urek Tunggang menjelaskan, masyarakat sudah menyampaikan tuntutan kepada Bupati Pasaman Barat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan terkait lahan plasma tersebut.

"Dalam perjanjian, sesuai aturan sudah disepakati tentang lahan plasma 20 persen antara masyarakat dengan pihak perusahaan," kata Sarnadi.

Baca juga: Sumbar Terpilih sebagai Provinsi Penerima Program Sekolah Rakyat

Karena ada beberapa kendala, lanjutnya, masyarakat juga sudah menyampaikan kepada Bupati Pasaman Barat untuk memfasilitasi agar persoalan itu tidak berlarut-larut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Baik dari sisi masyarakat maupun dari pihak perusahaan.

"Hari ini kami datang ke DPRD Provinsi Sumbar untuk menyampaikan persoalan yang sama, dan berharap DPRD dapat memfasilitasi agar perusahaan menunaikan hak masyarakat 20 persen lahan plasma," sebutnya.

Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Supardi menerima kedatangan perwakilan ninik mamak dari Kinali tersebut menyampaikan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Menurut Supardi, yang didampingi juga oleh Ketua Komisi I Syamsul Bahri dan beberapa orang anggota DPRD, akan segera membentuk dan menurunkan tim untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap masalah itu.

"DPRD melalui Komisi I dan Komisi II akan membentuk dan menurunkan tim untuk membantu mencari jalan penyelesaian persoalan ini," kata Supardi.

Baca juga: Semen Padang Dukung Sekolah Perempuan Baringin, Budidaya Jamur Tiram Tumbuh Jadi Sumber Ekonomi Warga

Supardi mengakui, dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tahun 2007, perusahaan perkebunan wajib menyediakan lahan untuk masyarakat minimal 20 persen dari luas lahan inti.

Penulis: Imel
Editor: BiNews