Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2026 Hearing Bersama Stakeholder
"Bagaimana optimalisasi dana pembangunan Nagari/Desa yang bisa kita Lakukan untuk program pengentasan kemiskinan ini serta mendorong nagari sebagai basis ekonomi daerah," ujar Nurfirman Wansyah.
Menurut Nurfirman, bagaimana bentuk penjabaran nilai- nilai ABS- SBK dalam kehidupan keseharian masyarakat Sumatera Barat.
"Alokasi anggaran untuk pendidikan di APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 alokasi anggaran pendidikan mencapai 40 persen dari total belanja APBD. Rangking secara Nasional menurun, jumlah lulusan SMA diterima PTN juga masih rendah. Apa permasalahan pendidikan di Sumatera Barat dan apa harus kita lakukan," tanya Nurfirmansyah.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Padang Gelar Reses Masa Sidang I Tahun 2025--2026 di Kelurahan Bungo Pasang
Ikatan Akuntansi Provinsi Sumatera Barat Nofrizal mengatakan, pihaknya memberikan masukan sektor
Pertanian dan Perikanan, khusus pertanian saat ini lahan semakin menyempit, berubah jadi kawasan perumahan.
"Kita baru bicara potensi harusnya nilai tambah pada saat prodjuksi melimpah lebih lanjut. Perikanan agak lebih maju, karena membangun infrastruktur. Baru pakai teknologi perikanan baru ada di Kabupaten Pasaman, karena dapat melihat posisi ikan menggunakan satelit," ujarnya.
Menurut Nofrizal, seharusnya Pariwisata lebih mendorong usaha lokal Sumatera Barat, karena saya melihat ada di Kabupaten 50 Kota meniru tempat wisata di luar Negeri. Mestinya objek wisata lokal lebih dimajukan dan kembangkan.
Ditambahkan Nofrizal, pihaknya sangat kecewa terkait RPJMD Provinsi Sumatera Barat copy paste.
"Malulah, kok bisa ya," ujarnya
Lanjut Nofrizal, pihaknya mendorong Inspektorat lebih kuat, karena kasus BPBD beberapa waktu lalu. Kalau bocor tinggi, maka tidak ada hasilnya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Gubernur Sumbar Hadiri Paripurna DPRD, Tekankan Sinergi dan Agenda Strategis Masa Sidang Ketiga
- DPRD Sumbar Serahkan Rekomendasi LKPJ 2025, Soroti Keuangan Daerah dan Sektor Strategis
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi: Otonomi Daerah Harus Hadirkan Kesejahteraan Nyata bagi Masyarakat
- DPRD Sumbar Kawal RKPD 2027 di Tengah Tekanan Anggaran dan Beban Pascabencana
- DPRD Sumbar Soroti Isu LGBT, Tekankan Penguatan Nilai Adat dan Regulasi






