Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2026 Hearing Bersama Stakeholder

PADANG, binews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2021 melakukan Hearing RPJMD 2021- 2026 bersama stakeholder di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat.

DPRD Sumbar mendengarkan dan menerima masukan dari stakeholder khususnya bidang ekonomi, SDM, Sosial, Agama dan Adat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2016 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulannya.

"RPJMD ini nantinya akan menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 Tahun kedepan," ujar Supardi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama stakeHolder di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021.

Baca juga: DPRD Provinsi Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Ketiga 2023/2024 dan Akhir Masa Jabatan 2019/2024

Menurut Supardi, untuk pembangunan sektor ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan yaitu 3 misi meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

"Misi 4 meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan misi 5 meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan," ujar Supardi.

Lanjut Supardi, kondisi makro ekonomi daerah akan dicapai tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen, tingkat pengangguran terbuka 5, 94 persen, tingkat kemiskinan 5,77 persen dan PDRB perkapita sebesar Rp 59,30 juta.

Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa dilakukan Pemda terhadap UMKM ini termasuk mencetak 100 ribu entrepreneur milenial baru," ujar Supardi.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Respon Positif Aksi Damai Mahasiswa di Penghujung Masa Jabatan

Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah mengatakan, data BPS menunjukkan angka kemiskinan terbesar ada di desa/nagari. Oleh sebab itu, perlu pemberdayaan pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan di Nagari/Desa.

Penulis: Imel
Editor: BiNews