Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2026 Hearing Bersama Stakeholder
PADANG, binews.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melalui Pansus RPJMD Sumbar 2021- 2021 melakukan Hearing RPJMD 2021- 2026 bersama stakeholder di ruang rapat utama DPRD Provinsi Sumatera Barat.
DPRD Sumbar mendengarkan dan menerima masukan dari stakeholder khususnya bidang ekonomi, SDM, Sosial, Agama dan Adat terhadap Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2016 di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan kepada DPRD Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021- 2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program unggulannya.
"RPJMD ini nantinya akan menjadi pegangan dan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 Tahun kedepan," ujar Supardi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama stakeHolder di ruang rapat utama DPRD Sumbar, Rabu, 21 Juli 2021.
Baca juga: Prabowo Bangun Tanpa Sekat Politik: Vasko Ruseimy Sebut Bukti Pemimpin untuk Semua
Menurut Supardi, untuk pembangunan sektor ekonomi terdapat 3 misi diwujudkan yaitu 3 misi meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
"Misi 4 meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan misi 5 meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan," ujar Supardi.
Lanjut Supardi, kondisi makro ekonomi daerah akan dicapai tahun 2026 laju pertumbuhan ekonomi 4,84 persen, tingkat pengangguran terbuka 5, 94 persen, tingkat kemiskinan 5,77 persen dan PDRB perkapita sebesar Rp 59,30 juta.
Untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat pengembangan UMKM dan koperasi. Apa dilakukan Pemda terhadap UMKM ini termasuk mencetak 100 ribu entrepreneur milenial baru," ujar Supardi.
Baca juga: PSI Tunjuk Putra Gubernur Sumbar Jadi Ketua DPW: Peta Politik Minang Kian Dinamis
Ketua Pansus RPJMD Provinsi Sumatera Barat Nurfirman Wansyah mengatakan, data BPS menunjukkan angka kemiskinan terbesar ada di desa/nagari. Oleh sebab itu, perlu pemberdayaan pemerintah daerah sebagai ujung tombak untuk pengentasan kemiskinan di Nagari/Desa.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Ranperda Jasa Konstruksi
- Reses di Kampung Lapai, Mastilizal Aye Serap Aspirasi Warga Soal Infrastruktur hingga UMKM
- Mulyadi Muslim Soroti Lambannya Pencairan BTT di Kecamatan
- Nevi Zuairina Sampaikan, Srikandi PKS di Garis Depan Penanganan Bencana, Ketangguhan Sunyi yang Menguatkan Indonesia
- DPRD Padang Terima Kunjungan Pansus Solok Selatan Bahas Pengelolaan Barang Milik Daerah
