Bahas Anggaran 2022, DPRD Tekankan Tidak Soal Angka Rupiah Kurang

BUKITTINGGI, binews.id -- Komisi I DPRD Sumbar memulai pembahasan KUA-PPAS bersama mitra kerja di Kota Bukittinggi Jumat (6/8/2021). Pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2022 masih proses awal.
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat, HM Nurnas, menekankan, KUA-PPAS menjadi pelaksana tahunan dari penyusunan RPJMD.
"KUA PPAS pasti turunan dari RPJMD yang sampai jari ini masih saya katakan sarat copy paste, sebab revisi RPJMD belum saya terima. Saya sepakat momen rapat hari ini kita bicara program dan kebijakan tidak soal angka rupiah," ujar Sekretaris Komisi I HM Nurnas.
Ketentuannya, kata HM Nurnas, tak mesti KUA-PPAS dibahas, karena Gubermur bisa buat APBD tanpa sahnya KUA PPAS.
Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Muzni M Nur, mengatakan pembahasan rancangan awal KUA-PPAS 2022 masih proses awal.
"Ada angka di setiap pengajuan di semua OPD dan hari ini masih proses awal, ada beberapa proses yang dilewati sebelum diputuskan. Dan kita tidak bicara angka rupiah tapi soal program dan kebijakan," ujar Muzni M Nur.
KUA-PPAS dibahas Komisi I bersama mitra kerja dipimpin Ketua Komisi Syamsul Bahri didampingi Asisten I Devi Kurnia.
"Pembahasan ini tidak ngomong yang kurang anggaran ya, tapi program KUA PPAS yang riil nyata, kalau curhat anggaran dinas kami kurang kondisi pandemi ini semua anggaran pasti kurang," ujar Devi Kurnia.
Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska, didampingi Wakil Ketua, Arif Yumardi, dan Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi, menyebut KI Sumbar memahami kondisi sulit anggaran di tengah masa pandemi saat ini.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI