Putusan BK Dinilai Tidak Sah, Dodi Hendra Tetap Ketua DPRD Kabupaten Solok

PADANG, binews.id -- DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) sebut putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok terhadap mosi tidak percaya kepada Dodi Hendra selaku Ketua DPRD tidak sah tanpa amar putusan.

"Setelah kami membaca dan mempelajari putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Solok Nomor 189/14/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Solok atas nama Ivon Munir, S.Fam. Apt dan Lucki Efendi, dengan ini kami menyatakan bahwa putusan BK itu menyalahi, melanggar dan bertentangan dengan Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 3 tentang Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Badan Kehormatan karena tidak memuat amar putusan dalam Putusan BK sehingga mengandung cacat hukum, dan akibat hukumnya Putusan BK batal demi hukum maka secara hukum dianggap tidak pernah ada dari semula," ungkap Sekretaris DPD Gerindra Provinsi Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, dalam keterangan persnya, Rabu (25/8/2021).

Evi Yandri menjelaskan, berdasarkan putusan BK tidak ada amar putusan yang menyatakan Dodi Hendra sebagai teradu telah terbukti melakukan pelanggaran, sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 Sanksi tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok dan menjatuhkan sanksi dengan merekomendasikan pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan DPRD Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Solok.

"Oleh karena tidak ada amar Putusan BK sebagaimana dimaksud di atas maka secara hukum Putusan BK tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial) dan tidak dapat ditindaklanjuti atau dilaksanakan sehingga Sdr Dodi Hendra tetap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok dengan hak dan kewenangannya yang melekat," tegasnya.

Baca juga: Padang Panjang Kembali Raih Penghargaan BKN Award

Berdasarkan alasan-alasan itu, Evi Yandri meminta kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Solok agar tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang ditujukan untuk menindaklanjuti Putusan BK yang sama sekali tidak memiliki amar putusan yang dapat dilakukan eksekusi atau dilakukan pelaksanaan putusan.

"BK DPRD Kabupaten Solok agar mencabut Surat Keputusan BK DPRD Kabupaten Solok Nomor 175/01/BK/DPRD/2021 tentang Saksi Pelanggaran Kode Etik Terhadap Sdr Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2021 karena telah bertentangan dengan Putusan BK Nomor 189/14/BK/DPRD/2021 tanggal 18 Agustus 2021 karena tidak ada amar putusan menyatakan Sdr. Dodi Hendra terbukti melakukan pelanggaran kode etik," tuturnya.

Kemudian kata Evi Yandri, seluruh pihak terkait agar tidak mengeluarkan pernyataan keterangan yang menyatakan Sdr Dodi Hendra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok telah melakukan pelanggaran kode etik dan dijatuhi sanksi dengan direkomendasikan pemberhentian jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok.

"Maka oleh sebab itu, atas hal ini kami selaku DPD Gerindra Sumbar mengambil sejumlah langkah, pertama menyurati BK keberatan dengan hal ini, dan juga menyurati Gubernur, kemudian langkah-langkah hukum yang akan kita tempuh nantinya. Karena atas mosi tidak percaya ini sudah mencemarkan nama baik dari saudara Dodi Hendra sendiri," tegas Evi Yandri.

Baca juga: 100 Persen Cakupan Pengukuran Balita se-Indonesia, Padang Panjang Diapresiasi BKKBN Sumbar

Lebih lanjut Kata Evi, atas kejadian ricuh saat sidang pleno di DPRD Kabupten Solok beberapa waktu yang lalu, pihaknya akan mengutus Fraksi dari Partai Gerindra kabupaten Solok untuk mengusutnya, yang telah merusak aset negara, untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

Penulis: Imel
Editor: BiNews