Gubernur Sampaikan Jawaban APBD Perubahan 2021, Ketua DPRD Sumbar Ingatkan Hal Ini!

PADANG, binews.id -- Setelah memberikan pandangan umum fraksi pada 17 September 2021 lalu, kini DPRD Sumbar mendengarkan jawaban Gubernur terkait APBD-P 2021.
Pada pandangan umum lalu, mayoritas fraksi-fraksi di DPRD Sumbar menyoroti masalah refocusing, baik besaran anggaran yang diterima maupun penggunaannya.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi, juga mengingatkan pada Gubernur dan OPD, agar segera melakukan pembahasan berkaitan dengan APBD-P 2021, karena batas waktu yang tersedia hanya sampai 30 September 2021, jika melebihi batas waktu tersebut maka tidak akan ada lagi pembahasan serta tidak akan ada lagi perubahan.
"Karena batas waktu sampai 30 September, kami mengingatkan pada TAPD dan OPD agar mengoptimalkan pembahasan APBD-P, jika melebihi batas waktu tersebut maka tidak akan ada perubahan, efeknya masyarakat banyak tidak akan merasakan dampak pembangunan dan lainnya," tegas Supardi saat memimpin Rapat Paripurna Senin (20/9/2021).
Baca juga: Perdana Pimpin Apel, Wagub Vasko Ingatkan Soliditas dalam Gerak Cepat Membangun Sumbar
Selain mempertegas optimalisasi pembahasan anggaran, Supardi juga meminta agar keseriusan dalam penanganan Covid-19, sehingga perekonomian masyarakat kembali bergairah.
Berkaitan dengan penanggulan divisit murni anggaran sekitar Rp28 miliar, DPRD Sumbar, juga meminta pada pemerintah daerah untuk melakukan maksimalisasi pengelolaan potensi aset dan BUMD, sehingga pendapatan bisa bertambah dan mengurangi devisit anggaran.
"Kami meminta agar pemerintah daerah juga melakukan pengelolaan asset dan BUMD secara maksimal dan serius, agar pendapatan daerah bisa meningkat," tegas Supardi lagi.
Paripurna mendengarkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, OPD di lingkungan Pemprov Sumbar, Forkompida, ormas, orpol dan stakeholder lainnya, dengan tetap mengacu pada prokes, sehingga tidak menimbulkan dampak usai paripurna. (*/bi)
Baca juga: Wakil bupati Kabupaten Dharmasraya Leli Arni Hadiri Hari Lahir Nahdlatul Ulama Ke-102
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Nevi Zuairina Kembali Serah Terima Bantuan Tanggung Jawab Sosial di Pasaman, Pasaman Barat dan Lima Puluh Kota
- DPRD Sumbar Gelar Paripurna dengan Agenda Penyampaian Tanggapan Gubernur Soal Ranperda Kehutanan Sosial
- Paripurna DPRD Sumbar Jawaban Terhadap 3 Ranperda, Suwipen Sebut Begini!
- Ini Tanggapan Gubernur Soal Pandangan Fraksi-fraksi Tentang APBD 2022
- Fraksi Gerindra Sumbar Pertanyakan Sejumlah Hal Kepada Gubernur, Covid-19 Hingga Temuan BPK RI