Pemerintah Perbanyak Fasilitas Uji Pemeriksaan Covid-19

Jumat, 03 April 2020, 19:27 WIB | Kesehatan | Nasional

JAKARTA, binews.id - Pemerintah Indonesia akan memperbanyak fasilitas uji pemeriksaan Covid-19 sebagai salah satu cara untuk menemukan dan mengungkap penyebaran virus SARS-CoV-2, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut data hingga saat ini sudah ada 48 laboratorium yang beroperasi dengan kapasitas masing-masing dan telah memeriksa sebanyak 7.924 spesimen Covid-19 dari 32 Provinsi, termasuk di dalamnya 120 kabupaten/kota.

"Kita akan perbanyak lagi faslitas penguji untuk pemeriksaan COVID-19. Seperti diketahui sudah ada 48 laboratorium yang beroperasi, tentunya dengan kapasitas masing-masing," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Jumat (3/4).

Selain itu, pemerintah juga akan menambah fasilitas penguji dengan mengaktifkan beberapa alat diagnostik yang digunakan untuk pemeriksaan TBC. Alat pemeriksaan TBC tersebut secara teknologi bisa dikonversi untuk pemeriksan COVID-19.

"Ini cukup banyak alatnya dan tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air. Namun masih dibutuhkan beberapa konversi dari mesin dan beberapa pengaturan. Kita akan bekerja keras untuk mengejar ini semua," kata Yuri.

Perlu diketahui bahwa alat pemeriksaan TB-TCM (Tes Cepat Molekuler) saat ini sudah tersedia di lebih dari 132 rumah sakit dan di beberapa puskesmas terpilih.

Sementara itu, hingga saat ini Gugus Tugas telah mendistribusikan lebih dari 300 ribu Alat Pelindung Diri (APD) ke seluruh wilayah untuk digunakan para tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19.

"APD menjadi bagian yang penting karena kita tahu hanya dengan APD yang benar, yang terstandar tenaga kesehatan bisa menangani dengan baik," ujar Yuri.

Dari pendistribusian APD tersebut, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta jadi provinsi yang menerima bantuan tambahan alat pelindung diri terbanyak dari pemerintah pusat yaitu 85 ribu APD, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Banten dan wilayah luar jawa.

Halaman:

1 2 Selanjutnya

Penulis: Imel
Editor: Imel