Meski Pandemi Terkendali, Satgas : Bukan Alasan Untuk Euforia

Adanya perbedaan besaran angka penurunan ini dikarenakan tantangan dihadapi masing-masing negara berbeda. Namun secara garis besar tantangannya serupa yaitu kemunculan varian delta. Yang penularannya diperparah kembali normalnya aktivitas masyarakat.
Seperti di India, kenaikan kasus lonjakan kedua akibat euforia keberhasilan negara menurunkan kasus di lonjakan pertama. Sehingga masyarakat cenderung merasa aman dan kembali beraktivitas tanpa menerapkan protokol kesehatan, terutama kegiatan agama dan politik. "Karena euforia ini pula, laju vaksinasi cenderung menurun dibandingkan saat lonjakan kasus pertama. Langkah penanganannya dengan meningkatkan testing, kembali menerapkan wajib masker, menggencarkan vaksinasi, dan menerapkan lockdown," lanjut," Wiku.
Sementara di Jepang, lonjakan kasus ketiga paska Olympic Games 2021. Meskipun telah menerapkan protokol kesehatan ketat, namun tidak mengubah kebiasaan masyarakat menjadi lebih sering berkumpul, berpesta dan nonton bareng pertandingan olimpiade di restoran, kedai atau bar. Ditambah cakupan vaksinasi juga rendah. "Jepang berhasil menurunkan kasus setelah menerapkan emergency lockdown tingkat nasional, meningkatkan cakupan vaksin dan testing," masih kata Wiku.
Baca juga: Datuak Febby: Keterbukaan Informasi Penting untuk Efisiensi Anggaran
Untuk di Vietnam, rendahnya kasus di tahun 2020 dan 2021 awal menyebabkan euforia masyarakat yang berasumsi negaranya berhasil mengeradikasi Covid-19. Kembali normalnya aktivitas masyarakat mempercepat penularan varian delta dan munculnya beragam klaster, salah satunya klaster keagamaan. Euforia ini juga menyebabkan rendahnya cakupan vaksinasi, yaitu hanya sebesar 1,9%. "Untuk menghadapinya, Vietnam melakukan upaya lockdown ketat, pelaksanaan testing massal dan pengerahan tentara nasional dalam pelaksanaannya," sambung Wiku.
Sedikit berbeda, lonjakan di Turki karena tradisi keagamaan, seperti berkumpul serta mengunjungi keluarga. Hal ini meningkatkan potensi penularan varian delta ditengah masyarakat. Faktor pendukung lainnya, dibukanya akses bagi turis internasional yang tidak dibarengi skrining ketat pelaku perjalanan, kewajiban karantina, dan penerapan protokol kesehatan ketat. "Turki menghadapinya dengan himbauan masif pelaksanaan protokol kesehatan, dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Lockdown tidak diberlakukan dan kegiatan masyarakat berlangsung seperti biasanya," jelas Wiku.
Sementara di Indonesia sendiri, lonjakan kasus terjadi pasca liburan Idul Fitri dampak mobilisasi masyarakat meningkat serta kegiatan berkumpul dan mengunjungi keluarga. Kegiatan seperti ini memberi ruang penyebaran varian delta di tengah masyarakat. Menghadapi ini, Indonesia bergerak cepat menerapkan kebijakan berlapis.
Meliputi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat kabupaten/kota, pembatasan perjalanan dalam dan luar negeri, penguatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan respon cepat penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan, penyediaan tempat isolasi terpusat di beberapa daerah dengan kasus yang tinggi, pengawasan protokol kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui Satgas Posko daerah, penguatan infrastruktur digital kesehatan, serta peningkatan cakupan vaksinasi.
"Aplikasi kebijakan berlapis ini menjadi kunci keunggulan Indonesia dibandingkan dengan negara lain," lanjut Wiku.
Untuk itu, dari mempelajari pengalaman beberapa negara tersebut, penurunan kasus saat ini harus dijaga dan dipertahankan dengan baik. Indonesia dapat memetik pelajaran yang dilakukan negara-negara tersebut dalam mengatasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Seperti turunnya kasus tidak menjadikan pemerintah dan masyarakat lengah. Justru, protokol kesehatan harus lebih disiplin dan ketat oleh masyarakat dalam beraktivitas. Lalu, setiap aktivitas masyarakat harus diawasi ketat pada pelaksanaan protokol kesehatan, terutama yang berpotensi meningkatkan penularan seperti kegiatan keagamaan, wisata, kegiatan sosial dan ekonomi.
"Pembukaan kegiatan pariwisata utamanya pada turis asing perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Persiapan pembukaan pintu masuk negara memerlukan persiapan matang dimulai dari proses skrining ketat pelaku perjalanan, dan memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, mulai dari transportasi, penginapan, hingga objek pariwisata baik oleh turis maupun masyarakat lokal. Pemerintah daerah wajib mengendalikan dan mengawasi jangan sampai pembukaan sektor pariwisata menyebabkan lonjakkan kasus," pungkas Wiku. (*/bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025