Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

JAKARTA, binews.id -- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menilai kebijakan pemerintah yang menunda keberangkatan jemaah umrah Indonesia sebagai langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 varian baru, Omicron, merupakan langkah yang tepat dan bijaksana.
"Tentu saja kita bisa memahami kebijakan pemerintah yang menunda pelaksanaan umroh 2021. Ini langkah kehati-hatian pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya yang akan keluar negeri dari ancaman varian Omicron," kata Rahmad Minggu (19/12/2021).
Rahmad meyakini, keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak, termasuk asosiasi penyelenggara umrah Indonesia tentang kondisi global maupun nasional saat ini. "Saya kira keputusan ini diambil setelah melihat situasi global dimana banyak negara yang telah terpapar Omicron. Nah, karena kondisi kekinian ini, saya kira keputusan ini menjadi satu hal yang bisa dipahami," bebernya.
Apalagi tambah politisi PDI-Perjuangan tersebut, di negara Arab sendiri juga telah terdeteksi adanya varian Omicron. Rahmad membenarkan penundaan umrah ini memang cukup dilematis. Tapi dikatakan, kebijakan ini mesti dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada warganya. "Ini langkah yang tepat untuk melindungi warga Indonesia agar tidak terpapar varian Omicron," katanya.
Baca juga: Satgas Halal Padang Panjang Kampanyekan WHO 2024
Menambah keterangannya, Rahmad mengatakan, imbauan pemerintah kepada warga negera Indonesia untuk tidak berpergian keluar negeri semestinya dipatuhi. "Sekali lagi, penundaan umroh serta imbauan untuk tidak ke luar negeri ini perlu dipatuhi oleh semua warga negara. Kalau bukan karena sesuatu hal yang benar-benar urgen, sebaiknya tidak usah ke luar negeri. Kitasebaiknya ikuti imbauan negara," katanya.
Dituturkan Rahmad, menyusul terdeteksinya varian Omicron, banyak negara yang langsungmengimbau warganya untuk tidak berpergian ke luar negeri. Rahmad mencontohkan, negara Jepang bahkan langsung menutup pintu bagi semua warga negara asing yang berniat masuk ke negara matahari terbit tersebut.
"Nah, ini semua kan merupakan sebuah upaya preventif perlindungan bagi warga negaranya. Demikian juga Indonesia, ketika kita menutup, ketika kita meningkatkan karantina, itu merupakan upaya perlindungan bagi warga Indonesia agar tidak sampai terpapar Omicron," kata Rahmad.
Legislator dapil Jawa Tengah V tersebut mengatakan, saat ini penelitian Omicron masih berlangsung. Belum ada kepastian tingkat risiko, tingkat keparahan menyerang pasien termasuk tingkat kecepatatan penularan. "Nah, saya kira kebijakan penundan umrah tanpa menunggu hasil penelitian merupakan langkah preventif yang tepat dan bijak. Ini merupakan sikap kehati-hatian," katanya.
Baca juga: 30 Guru TIK Madrasah Aliyah Ikuti PDWK
Mengakhiri keterangannya, Rahmad berharap kebijakan penundaan umroh tahun 2021 ini bisa diterima dengan penuh kesabaran. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat Omicron segera diputuskan tingkat risikonya seberapa besar penyebarannya, sehingga kita membuat strategi kebijakan secara nasional maupun secara global," katanya.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Mahasiswa S3 Ilmu Lingkungan UNP Laksanakan Praktik Kerja Lapangan di Kepulauan Riau
- Hj. Nevi Zuairina Minta Ada Transformasi Kesehatan dan Pariwisata di KEK Sanur
- PP IPPNU X Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama Gelar Peer Educator Cegah Stunting
- Gubernur Mahyeldi, Direktur dan Rektor UNP Temui Wapres Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi
- Bio Farma Ajak Perempuan di Kalimantan Tengah Cegah Kanker Serviks
Progul Dokter Warga Mulai Layani Masyarakat Kota Padang
Kesehatan - 24 Februari 2025
Jaga Kesehatan Pegawai, KAI Divre II Sumbar Gelar Medical Check Up
Kesehatan - 19 Februari 2025
Mahyeldi Jalani Medical Check-Up di RS Unand Jelang Pelantikan
Kesehatan - 14 Februari 2025
KAI Divre II Sumbar Gelar Pengobatan Gratis terhadap 228 Pensiunan
Kesehatan - 10 Februari 2025