Pemerintah Targetkan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Wilayah Pesisir

"Salah satuquick responsedari upaya pengurangan kemisikinan ekstrem ini, telah dilakukan penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas yang akan diperluas pada tahun 2022," terangnya.

Sebagaimana informasi, Presiden Jowo Widodo telah menetapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024 sebagai proritas utama pemerintahannya. Ini berarti enam tahun lebih cepat daripada sasaran global dalamSustainable Development Goals(SDGs) yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara global pada 2030. Wapres sendiri selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditugaskan oleh Presiden untuk memimpin upaya tersebut.

Sejak mendapat tugas tersebut, Wakil Presiden telah bergerak cepat memimpin empat kali Rapat Pleno, Rapat Koordinasi dengan Para Gubernur dan Bupati, serta melakukan kunjungan langsung ke tujuh provinsi yang wilayahnya masuk dalam 35 kabupaten/kota prioritas yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Wakil Presiden juga memantau langsung upaya konvergensi anggaran serta penyaluran penambahan bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) pada 35 kabupaten prioritas.

Tampak hadir dalam rapat kali ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar; Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki; Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad, serta Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia M. Riza Damanik. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews