Pencegahan Omicron Butuh Kekompakan Pemerintah dan Masyarakat

JAKARTA, binews.id -- Pemerintah telah menyiapkan sistem kesehatan untuk menghadapi munculnya kasus Covid-19 varian Omicron di Tanah Air. Meski demikian, pencegahan penyebaran Omicron tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan memerlukan kekompakan dan peran serta dari masyarakat.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 10 Januari 2022, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

"Pencegahan Omicron tentunya tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga harus melibatkan para peran serta masyarakat mulai penegakkan protokol kesehatan yang tidak boleh jenuh, hingga penggunaan PeduliLindungi dengan baik," ucap Menko Marves.

Luhut meyakini bahwa Covid-19 hanya dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dan semangat gotong royong yang dilakukan seluruh elemen bangsa secara terus-menerus. Menko Marves menyebut, pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah persiapan sedini mungkin untuk pencegahan penularan virus korona.

Baca juga: Suntik 702 HPR, Dispangtan Tuntaskan Vaksinasi Rabies Gratis di Seluruh Kelurahan

"Seluruh daerah agar sedini mungkin mempersiapkan fasilitas rumah sakit dan isolasi terpusat untuk memitigasi tidak diinginkan. Selain itu peningkatantesting,tracingjuga akan terus menjadi program prioritas pemerintah untuk mencegah kasus meledak kembali," tuturnya.

Di samping itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pencatatan terpisah terkait pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di beberapa titik pintu masuk.

"Kita akan membuattreatmentkhusus kepadaentry pointyaitu di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Juanda, Sam Ratulangi, di Pelabuhan Laut Batam, Tanjung Pinang, Nunukan, Kalimantan Utara, PLBN Aruk, Entikong, dan Motaain di mana catatan dari PPLN ini akan dicatat secara terpisah dengan wilayah," ucap Airlangga.

Menko Airlangga memberi contoh, catatan kasus Covid-19 yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dan karantina di RSDC Kemayoran tidak akan digabungkan dengan kasus kenaikan Covid-19 di DKI Jakarta.

Baca juga: Kunjungan Presiden RI ke Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam Sumbar Berjalan Aman dan Lancar

"Demikian pula di Kepulauan Riau, itu dari pelabuhan laut Batam itu tidak dijadikan satu dengan Kepulauan Riau," ujarnya.

Penulis: Imel
Editor: BiNews