Buka Konferensi Wilayah Pejabat Pembuat Akta Tanah, Gubernur Sumbar : Prinsip Kita, Tak Boleh Lambat

PADANG, binews.id -- Digitalisasi proses administrasi menjadi solusi dan keharusan dalam rangka mengatasi kelambatan pengurusan verifikasi dan validasi pajak di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Hal ini juga akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Demikian disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka secara resmi Konferensi Wilayah Sumbar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dengan tema 'Ayunkan Langkah Menuju Demokrasi Badunsanak' di Truntum Hotel, Padang, Minggu (30/1/2022).

Gubernur menegaskan, Pemprov Sumbar saat ini sudah menetapkan prinsip kerja birokrasi yang tidak boleh lambat, memperlambat apalagi menghambat. Oleh sebab itu, menurut gubernur, salah satu misi Pemprov Sumbar adalah mendorong seluruh kegiatan transaksi pemerintahan berbasis penggunaan teknologi informasi.

"Kita ingin segala sesuatunya berjalan cepat. Prinsip kita tidak boleh lambat, memperlambat, apalagi menghambat. Solusi kedepan adalah digitalisasi. Semangatnya adalah memudahkan masyarakat," tegas Mahyeldi.

Baca juga: Rahmah El Yunusiyah Dianugerahi Pahlawan Nasional, Muhidi: Teladan bagi Generasi Muda Sumbar

"Apalagi ini berkaitan dengan pendapatan negara, kita ingin memaksimalkan potensi-potensi pendapatan itu. Lebih cepat masuknya, bisa lebih cepat dimanfaatkan untuk masyarakat melalui berbagai kegiatan dan pembangunan, sehingga juga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, gubernur juga berpesan agar IPPAT tetap menjalin kekompakan meskipun ada dinamika. Perbedaan adalah kekuatan yang harus dirajut bersama, sehingga bisa memberikan kontribusi positif pada Sumbar.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Wilayah IPPAT Sumbar, El Yunus, menyampaikan harapan kepada gubernur bahwa salah satu kendala yang dihadapi PPAT di Sumbar saat ini adalah masih lambatnya proses verifikasi dan validasi pajak.

"Salah satu kontribusi kami sebagai PPAT adalah untuk membantu memberikan masukan APBD melalui pungutan PPHTB. Kami mohon pada Bapak gubernur agar membantu, sehingga proses mudah dan lancar. Selain itu, kami juga berharap akan adanya perhatian untuk membantu menghadirkan sekretariat IPPAT Sumbar," harap El Yunus.

Baca juga: Wawako Maigus Nasir: ASN Padang Dituntut Kompeten Terhadap Digitalisasi

Ketua Umum Pengurus Pusat IPPAT, Hapendi Harahap, dalam pidatonya menyebut tantangan PPAT kedepan semakin berat dengan adanya sertifikasi elektronik. Hapendi juga berjanji akan terus mendorong para PPAT agar tetap santun beretika, dan yang paling utama adalah mematuhi hukum.

Penulis: Imel
Editor: BiNews