Gertak Suruh Mundur Manajemen Bank Nagari, Hidayat : Bukti Gubernur Tak Bernyali

Selasa, 08 Maret 2022, 09:32 WIB | Politik | Kota Padang
Gertak Suruh Mundur Manajemen Bank Nagari, Hidayat : Bukti Gubernur Tak Bernyali
Hidayat, Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Sumbar. IST
IKLAN GUBERNUR

PADANG, binews.id --Pernyataan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, meminta manajemen Bank Nagari mundur jika tak komit konversi ke syariah merupakan bentuk arogansi kekuasaan untuk melampiaskan ambisi politik, sekaligus menunjukkan betapa Gubernur memiliki nyali lemah. Jika bernyali kuat, copot saja langsung, bukan main gertak. Masa nyali Gubernur gertak?

Demikian disampaikan Hidayat, Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD Sumbar saat dimintai tanggapannya soal pernyataan Gubernur yang menegaskan jika ada jajaran Bank Nagari yang tidak mendukung konversi ke syariah sebaiknya mundur saja.

"Itu gertak sambal namanya, jika bernyali copot saja, kan kekuasaan ada di tangan Gubernur sebagai pemegang saham pengendali di Bank Nagari. Jika bernyali ya copot saja, masa sekaliber Gubernur mainnya gertak, ha ha ha," ucap Hidayat.

Menurut Hidayat, mungkin Gubernur belum mendapatkan informasi lengkap atau dapat informasi yang tidak benar sehingga menyatakan hal tersebut. Apakah benar manajemen Bank Nagari tidak melaksanakan upaya upaya pemenuhan persyaratan menunju konversi syariah?

Baca juga: Atase Agama Kedutaan Arab Saudi Kunjungi UNP, Perkuat Kerja Sama Pendidikan dan Keagamaan

Kalau berdasarkan beberapa kali rapat kerja dengan Direksi dan Komisaris Bank Nagari bersama Komisi III DPRD Sumbar. Sesuai laporan dan data yang disampaikan, upaya pemenuhan syarat ke konversi terus dilaksanakan, namun ada kendala iya, seperti teknis minta persetujuan setiap nasabah yang disyaratkan OJK, guna mengetahui sikap masing masing nasabah apakah tetap setia jadi nasabah Bank Nagari jika Bank Nagari berubah total ke sistem syariah, teknisnya tidak bisa secara langsung karena adanya kebijakan pembatasan interaksi langsung gara gara pandemi Covid-19 sehingga tak sesuai target waktu.

Namun, secara khusus Hidayat berpandangan bahwa pernyataan Gubernur tersebut seakan menandakan besarnya ambisi politik untuk menguasai Bank Nagari, BUMD yang kinerja keuangannya membaik dan perolehan laba yang terus meningkat tersebut, "Tahun 2021 labanya kurang lebih Rp400 miliar sehingga deviden yang bakal disetorkan ke kas daerah Pemrov juga meningkat menjadi sekitar Rp90 miliar kurang lebih," jelas Hidayat.

"Saya tegaskan, bukan berarti kita tidak mendukung konsep syariah, namun kajian kajian keuangan dan rasio rasio resiko tentu menjadi basis dalam mengambil kebijakan. Pertanyaannya kenapa tidak dibuka membesarkan Unit Usaha Syariah (UUS) misalnya, atau mendorong UUS ini menjadi Bank Umum Syriah Bank Nagari," katanya.

Kenapa Gubernur tidak mau mengeluarkan peluh untuk membesarkan Unit Usaha Syariah Bank Nagari yang sudah ada ini. Jika ingin bersyariah juga secara kaffah, sebaiknya Gubernur gagas juga agar semua bank konvensional yang beroperasi di Sumatera Barat harus menerapkan sistem keuangan syariah, itu baru mantap dan kita dukung full. "Jangan BUMD yang sudah baik ini direcoki, apalagi bila hanya didasari oleh kemauan atau ambisi politik tentu beresiko besar terhadap Bank Nagari yang merupakan entitas bisnis keuangan dan perbankan yang sangat sensitif dalam menjaga kepercayaan nasabah. Jika nanti Bank Nagari anjlok kinerjanya apakah Gubernur bersedia bertanggungjawab," tanya Hidayat.

Baca juga: Anggota DPRD Sumbar Irsyad Safar Serap Aspirasi Masyarakat dalam Reses di Lima Puluh Kota

Hidayat mengaku tidak yakin, buktinya dua BUMD seperti Hotel Balairung milik Pemrov dengan aset Rp150 miliar lebih yang katanya selalu merugi sehingga tidak serupiah pun yang disetorkan ke kas daerah dari hasil usaha hotel tersebut. Juga tidak ada kebijkan atau tindakan tegas dari Gubernur sampai saat ini, tetap saja membiarkan Direksinya seperti itu. Begitu juga dengan PT Grafika, merugi dan mengalami banyak permasalahan, diam diam pura pura tidak tahu saja Gubernur tuh. Pertanyaannya apakah karena kedua BUMD yang merugi tersebut pernah dipimpin oleh kader yang sama dengan Gubernur sehingga tutup mata untuk menyikapinya, saya tidak tahu juga, baiknya tanya sama Gubernur yang juga Ketua DPW PKS Sumbar," terangnya.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: