Gubernur Sumbar Buka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

PADANG, binews.id -- Data merupakan salah satu harta yang sangat berharga dalam pelaksanaan pembangunan. Pembangunan berdasarkan data itu mahal namun Pembangunan yang dilaksanakan tanpa data jauh lebih mahal.

Demikian ditegaskan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam sambutannya saat membuka Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat) di Aula Bappeda Sumbar, Selasa (14/6/2022).

Menurut gubernur, sebagai komponen yang sangat strategis dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, maka ketersediaan data yang up to date dan valid sangat dibutuhkan.

Ditambahkan gubernur, keterpaduan perencanaan perlu didukung dengan data yang akurat, mudah diakses, dapat dipertanggugjawabkan, dan bisa dibagi pakai. Karena itu perlu tata kelola data yang baik, dari sisi legalitas, kelembagaan, keberadaan forum hingga peningkatan kapasitas SDM.

Baca juga: Pada Rakor Perekonomian Gubernur Mahyeldi : Perlu Sinergi dan Sinkronisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Sumbar

"Alhamdulillah di Sumbar sekarang sudah ada 11 kabupaten kota yang sudah memiliki regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Untuk kelembagaaan juga sudah ada 12 daerah yang memiliki forum dan sekretariat," ujar gubernur.

Gubernur berharap dengan berbagai upaya yang telah dan yang akan terus dilakukan, bisa mewujudkan Sumbar sebagai provinsi statistik di tahun 2024, setelah sebelumnya pada 2019 silam, mencatatkan prestasi sebagai nagari/desa statistik pertama di Indonesia.

Meski begitu, gubernur mengaku masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Sumbar. Pertama, belum adanya ketetapan terkait dengan pembina data Geospasial untuk pemerintah daerah yang berada di daerah, hal ini sangat diperlukan mengingat penyajian data secara geospasial akan sangat informatif dan memudahkan dalam pengambilan keputusan baik untuk perencanaan atau pengendalian dan evaluasi.

Kedua, masih terbatasnya ketersediaan data-data yang mendukung capaian SDGs. Ketiga, masih terbatasnya ketersediaan data yang terkait dengan penganggaran, yang juga merupakan salah satu data prioritas bagi penyelenggaraan Satu Data Indonesia, hal ini dikarenakan data penganggaran seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota semua tersimpan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang hingga saat ini bersifat tertutup, tidak membuka ruang untuk dapat terintegrasi dengan sistem lainnya dan tidak dapat untuk dibagi pakaikan.

Baca juga: Pertanian, Ekonomi, dan Pendidikan Jadi Fokus Arahan Presiden Prabowo dalam Rapat Terbatas di Kertanegara

Keempat, masih terbatasnya ASN yang berjabatan fungsional statistisi sehingga masih sulitnya untuk melakukan analisa terhadap data-data yang dikumpulkan, data yang diperlukan untuk bahan penyusunan kebijakan serta data yang akan di bagi pakaikan melalui portal satu data.

Penulis: Imel
Editor: BiNews