Wakil Bupati buka Rapat Koordinasi PPID di Dinas Kominfo Pessel

Wakil Bupati Pesisir Selatan Sumatera Barat membuka rapat koordinasi Dinas Komunikasi dan Informasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hannah Hotel Painan, Rabu (13/7).

Memakai tema "optimalisasi peran PPID dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik guna mempertahankan Kabupaten Pesisir Selatan informatif".

Dalam acara tersebut bertindak sebagai narasumber 1 adalah Ketua Komisi Informasi Sumbar Noval Wiska S.IP dan narasumber 2 adalah Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Sumbar Tanti Endang Lestari S.IP, sebagai penanggung jawab acara adalah Kepala Diskominfo Pessel Junaidi S.Kom.

Wakil Bupati Pesisir SelatanRudi Hariansyah S.Si dalam sambutannya mengatakan, di era digitalisasi saat ini keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai salah satu pilar demokrasi guna mendorong terwujudnya transparansi dan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong UPTD BPBALP Sungai Nipah Tingkatkan PAD

Dikatakannya, sejak diberlakukan Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pemerintah sebagai penyelenggara program dan layanan publik wajib membuka akses layanan informasi kepada masyarakat.

Badan publik yang sebelumnya menutup informasi dengan atau tanpa ada dasar aturan yang tegas tidak lagi diperbolehkan.

"Masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa hak memperoleh informasi adalah hak azasi manusia yang dijamin oleh Undang Undang.dan ini juga menjadi kebutuhan pemerintah untuk membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)," kata Rudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pejabat penyedia layanan informasi publik baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan agar masyarakat mendapatkan hak atas informasi kepada penyelenggara pemerintahan.

Baca juga: Kunker ke SAMSAT Pessel, Ketua DPRD Sumbar: Lakukan Pemetaan Kendaraan untuk Optimalisasi PAD

Sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 demi menuju kabupaten Pesisir Selatan sebagai kabupaten Informatif.(*/hms )

Penulis: Imel
Editor: BiNews