Diskominfo Pasaman Gelar Sosialisasi SP4N - LAPOR untuk Tingkatkan Layanan Pengaduan Masyarakat

Dengan banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi. Masyarakat dibuat bingung dengan banyaknya kanal pengaduan yang tersedia,untuk itu perlu pengoptimalan SP4N-LAPOR!: Menuju Pelayanan Publik Berkualitas"

Budi Hermawan juga menjelaskan alur pengelolaan aduan dari pelapor. Pertama, pelapor dapat mengakses laporan di SP4N-LAPOR. Setelah itu, laporan diterima oleh admin pusat dan dikirim ke admin instansi paling lambat 3 hari kerja. Jika admin instansi sudah menerima laporan, akan dilakukan verifikasi paling lambat 3 hari kerja.

Baca juga: Ombudman Saran UIN IB Perbaiki Tatakelola Penanganan Pencegahan Kekerangan Seksual (PPKS)

Selanjutnya, pejabat penghubung yang menerima laporan akan memberikan respons awal. Ia juga akan segera berkoordinasi dengan unit terkait serta memberikan tindak lanjut kepada pelapor. Terakhir, pelapor akan menerima tindak lanjut yang diberikan tersebut.

Jangka waktu penyelesaian berbeda-beda. Terkait permintaan informasi, maksimal diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja. Untuk pengaduan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, maksimal diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Sedangkan untuk pengaduan yang memerlukan pemeriksaan lapangan akan diselesaikan maksimal 60 hari kerja.

"Jika dalam 60 hari kerja pengaduan tidak ditindaklanjuti instansi terkait, pelapor dapat menyampaikan aduan ke Ombudsman RI,"

Budi Hermawan berharap , Dinas , instansi, Kecamatan ataupun Nagari yang belum menetapkan SK harus segera menetapkan untuk menggunakan SP4N-LAPOR. Selanjutnya , perlu melakukan evaluasi kinerja admin dan pejabat penghubung secara berkala. Juga melakukan verifikasi dan tindak lanjut atas laporan yang belum selesai.

"Yang tak kalah penting, susun SOP pengelolaan pengaduan, penyusunan rencana aksi pengelolaan pengaduan, pemanfaatan data pengaduan sebagai dasar perbaikan pelayanan publik, dan sosialisasi kepada masyarakat,"

Wakil Bupati Pasaman Sabar AS S.Ag dalam arahannya pada kesempatan tersebut mengatakan, undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan langkah awal untuk mendorong kinerja lembaga negara yang lebih berorientasi pada pelayanan publik agar lebih cepat dan efisien dan pada akhirnya masyarakat akan dimudahkan dalam memperoleh hak - haknya.

Dengan dilaksanakan Sosialisasi "Sp4n - Lapor saat ini nantinya akan dapat menambah wawasan serta pemaksimalan layanan di jajaran OPD maupun kecamatan dan Nagari , guna memenuhi layanan yang maksimal terhadap aduan masyarakat , sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi , tambah ."Wabup Sabar AS S.Ag

Dalam kesempatan tersebut ia berharap SP4N-LAPOR sebagai layanan pengaduan publik dapat merespons aduan masyarakat melalui mobile. "Layanan publik akan bisa semakin transparan, akuntabel dan berkualitas.

Penulis: Imel
Editor: BiNews