Besok Batas Akhir Validasi E-MONEV, Masih Banyak OPD Belum Validasi

PADANG, binews.id -- Kalau soal keterbukaan informasi publik, Gubernur Mahyeldi dan Wagub Sumbar Audy Joinaldy sudah 'berdarah-darah' (komit dan konsisten) untuk Keterbukaan Informasi Publik.

Tapi apa faktanya sampai hari ini Kamis 4 Agustus 2022 masih banyak Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Pemprov Sumbar enggan di-Monev Komisi Informasi Sumbar.

"Keterbukaan informasi publik bagi lembaga disasar UU 14 Tahun 2008 adalah tanda badan publik itu maju dan modern, kalau tidak mau terbuka informasi dan dikritik, maka kiamat bagi fungsi pemerintah melayani masyarakat," kata Mahyeldi, pada launching Monitoring Evaluasi (Monev) Komisi Informasi Sumbar, 7 Juli 2022 di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Sejak launching dan besok (Jumat 5 Agustus 2022) validasi badan publik ditutup banyak OPD Pemprov, BUMD dan BLU yang belum validasi lewat link: https://emonev.kisb.sumbarprov.go.id/

Baca juga: Taekwondo Pulang Bawa 2 Medali, KONI Sumbar Janjikan Dukungan Pembinaan Berkelanjutan

"Kita masih menunggu kemauan dari badan publik terutama OPD Pemprov Sumbar dan BUMD serta Badan Layanan Umum di Sumbar untuk memvalidasi lewat link di atas," ujar Ketua Pokja Monev 2022 Badan Publik yang juga Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi, Kamis 4/8-2022.

Sementara dari data tim validasi E-Monev, OPD Pemprov Sumbar yang belum validasi 20 dari 50 OPD. Sedangkan BUMD, BUMNag dan BUMD masih 23 badan publik belum validasi.

"Siap segera hari ini kita validasi lewat link E-MONEV Komisi Informasi Sumbar," ujar Dirut PT Balairung Citra Jaya Buchari Bachter.

Sementara Tanti Endang Lestari mengatakan 9 kategori badan publik di-Monev KI Sumbar dengan sasaran lebih 300 lebih badan publik.

Baca juga: Bawaslu Sumbar dan Komisi Informasi Perkuat Keterbukaan Publik di Mentawai

*Kita targetkan 90 persen badan publik bisa ikut monitoring dan evaluasi badan publik di Sumbar, buktikan badan publik di Sumbar Informatif,"ujar Tanti.

Penulis: Imel
Editor: BiNews