Sesuai Arahan Jokowi, Gubernur Sumbar Siapkan Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

PADANG, binews.id -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi menyatakan komitmennya untuk menekan tingkat inflasi di Sumbar sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 dengan tema "Sinergi untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Nasional" yang diikuti gubernur secara virtual di ruang rapat Kantor Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Jl. Sudirman, Padang, Kamis (18/8/2022).
Dalam Rakornas tersebut Presiden menyampaikan bahwa Sumbar termasuk dalam lima provinsi dengan tingkat inflasi melebihi tingkat inflasi Indonesia saat ini, pada angka 4, 94 persen.
Sumbar bahkan masuk dalam kategori kedua provinsi yang mengalami inflasi tertinggi secara nasional yaitu mencapai 8,01 persen, setelah Provinsi Jambi yang mencapai 8,55 persen.
"Terkait hal ini tiap provinsi harus peka terhadap angka kenaikan inflasi di daerah masing-masing, Gubernur harus bekerjasama dengan tim TPID di daerah maupun di pusat. Tanyakan di daerah mana harga pangannya naik," tegas presiden.
Baca juga: Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Sumbar Mendapat Predikat Sangat Baik dari Kementerian PANRB
Didampingi Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Wahyu Purnama, Gubernur mengatakan, ia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan segera menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan menyiapkan beberapa langkah strategis.
Diantaranya menurut Buya Mahyeldi adalah penanaman cabe dengan menggerakkan Kelompok Wanita Tani (KWT), mendorong masyarakat memakai pupuk organik, dan akan melakukan bazar murah di depan Kantor Gubernur.
"Terkait pupuk organik, kita akan membuat kebijakan untuk memberikan insentif berupa pemberian rumah kompos dan mesin pengolah kompos kepada kelompok tani," kata gubernur.
Gubernur Mahyeldi berharap langkah strategis ini dapat mempengaruhi keseimbangan inflasi tidak hanya pada tahun ini saja namun berefek pada tahun 2023 yang akan datang.
Baca juga: Mulai 1 April Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan, Berikut Rinciannya...
"Kita harus melakukan langkah jangka panjang, disamping itu kita harus menjaga kelancaran distribusi barang-barang di Sumbar," lanjut gubernur.
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi
- Permudah Akses Perbankan untuk UMKM, Pemko Padang Bersinergi dengan CIMB Niaga
- Evaluasi untuk Adinata Syariah 2025, Gubernur Mahyeldi Targetkan Sumbar Kembali Raih Juara Umum
- OJK: Likuiditas Perbankan 2025 Masih Ketat, Sektor Pertanian Perlu Digenjot
- Wakil Ketua DPRD Sumbar Iqra Chissa Inisiasi Pemprov dan Pertamaina Terkait Stabilisasi Stok BBM