Pemprov Sumbar Adakan Pasar Murah Serentak Pertengahan September

PADANG, binews.id - Menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penanganan inflasi oleh Kemendagri yang menerbitkan surat edaran nomor 500/4825/S Tentang Penggunaan Belanja Daerah Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah per Tanggal 19 Agustus 2022, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, mendorong seluruh Kepala Daerah untuk menyiapkan beberapa langkah dalam pengendalian inflasi. Diantaranya adalah mendistribusikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengalokasikan dana Badan Amil Zakat (BAZ) ke masyarakat tidak mampu, serta melakukan optimalisasi anggaran melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).

Demikian ditegaskan gubernur dalam arahannya pada rapat High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumbar Tahun 2022 dengan Tema 'Sinergi dan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global' di ruang rapat kantor Bank Indonesia, Padang, Rabu (31/8/2022).

Beberapa langkah yang disampaikan gubernur adalah, pertama, alokasi dana kredit usaha rakyat (KUR). Gubernur meminta kepada OJK dan BI untuk memberdayakan dana desa di masyarakat agar terkelola secara baik. Selain itu Gubernur memerintahkan untuk cek dana KUR di bank-bank sehingga dana KUR bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.

"Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat, apalagi program KUR harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan. Agar mencegah dampak inflasi, serta untuk menjaga daya beli masyarakat," terang gubernur.

Baca juga: Kota Padang Perkuat Ekonomi Kreatif Lewat Bimtek Branding Digitalisasi

Kedua, alokasi dana badan amil zakat (BAZ). Menurut gubernur, dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu, serta membantu para petani untuk menyediakan bibit dan pupuk yang saat ini sedang langka. Hal itu digunakan intuk meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.

Ketiga, optimalisasi anggaran kepala daerah yang berwenang mengambil tindakan tertentu dalam keadaan

mendesak dan sangat dibutuhkan oleh Daerah dan masyarakat, dapat menggunakan anggaran BTT.

Selain itu, menurut gubernur dalam waktu dekat Pemprov Sumbar akan mengadakan bazar murah dalam rangka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang berlokasi di halaman kantor gubernur pada 14 September 2022 mendatang.

Baca juga: Penyaluran Kredit di Sumatera Barat Didominasi Pembiayaan Konsumsi

"Saya harap Bazar Murah ini nantinya bakal diadakan serentak di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi, jangan hanya menganggap enteng. Kita harus serius dalam bersinergi dan berkolaborasi dalam meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar dalam menekan laju inflasi," tegas gubernur.

Penulis: Imel
Editor: BiNews