Rapat Terbatas Tim Pengendali Inflasi, Buya Mahyeldi: Inflasi Sumbar Turun 7,1 persen

Adapun secara spasial, 66 kabupaten/kota mengalami inflasi di atas nasional. Angka ini turun dari sebelumnya yang mencapai 69 kabupten/kota. Sementara itu dalam tingkat provinsi tercatat 27 provinsi yang inflasinya masih di atas nasional.

Airlangga menyebut Provinsi Jambi sudah mengalami deflasi, tetapi angka inflasinya masih 7,7 persen. Kemudian Sumatera Barat, angka inflasinya 7,1 persen; Riau inflasi 5,8 persen; Bangka Belitung inflasi 6,37 persen, dan Aceh mengalami inflasi sebesar 6,33 persen. Sedangkan inflasi di Sumatera Selatan tercatat 5,04 persen dan Kalimantan Tengah sebesar 6,94 persen.

"Gubernur yang angka inflasinya di atas nasional diminta menurunkan inflasi pada bulan-bulan depan. Dengan angka di bawah 5 persen," kata Airlangga.

Baca juga: OJK Cabut Izin Tiga BPR di Sumbar Sepanjang 2024, Optimalkan Pengawasan Perbankan

Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga menjelaskan berbagai rekomendasi aksi TPIP-TPID dalam rangka extra effort stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Rekomendasi tersebut yakni perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan supply komoditas, pelaksanaan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders, pemberian subsidi ongkos angkut bersumber dari APBN sebagai dukungan memperlancar distribusi.

Selanjutnya juga direkomendasikan percepatan implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun, serta penyusunan Neraca Komoditas Pangan Strategis untuk sepuluh komoditas strategis di wilayah masing-masing.

"Dibantu oleh Badan Pangan Nasional, direkomendasikan juga penguatan sarana-prasarana untuk produk hasil pertanian, antara lain penyimpanan dengan cold storage, terutama di daerah sentra produksi. Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga pada APBD masing-masing untuk pengendalian inflasi sesuai dengan edaran Menteri Dalam Negeri, serta mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan Dana Transfer Umum (DTU)," jelas Menko Airlangga.

Rekomendasi selanjutnya yakni terkait upaya meredam harga pangan dan penguatan sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilisasi harga.

"Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Walikota yang angka inflasinya di atas nasional, diminta untuk dapat menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan hingga di bawah 5%," tegas Menko Airlangga. (*/bi)

Penulis: Imel
Editor: BiNews