DPRD Sumbar Workshop Pendalaman Penyusunan APBD 2023

JAKARTA, binews.id — DPRD provinsi Sumatera Barat lakukan workshop testing pedoman penyusunan APBD tahun 2023 dan pembagian DAU serta DBH sesuai UU 1 Tahun 2022 .selama 4 hari dari 3-6 Oktober 2022, di Hotel Balairung, Jakarta.
Hadir Rektor Universitas Respati Indonesia Prof. Dr. Tri Budi W. Rahardjo, drg, MS dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tahun 2020, Dr. Hari Nur Cahya Murni, serta dari KPU-RI.
Acara dibuka langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi, didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Indra Dt. Rajo Lelo serta Sekretaris Dewan, Raflis.
Pada kesempatan tersebut ketua DPRD Sumbar mengatakan, kegiatan ini merupakan yang ke-4 dalam tahun 2022, dan ke-18 kalinya bagi Anggota DPRD Sumbar periode 2019-2014, dan semua evaluasi dari hasil Bimtek yang telah dikuti selama ini.
Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
Pada Bimtek kali ini ada dua hal pembahasan utama, yakni tentang penyusuna APBD tahun 2023, pendalaman UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD dan bagaimana penerapannya dalam penyusunan APBD 2023, serta tata kelola penyelenggaran Pemilu serentak tahun 2024.
"Pada topik pertama kita focus pada pendalaman penyusunan APBD tahun 2023, karena banyak yang perlu kita dalami dari narasumber, sesuai dengan agenda pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2019," tutur Supardi.
Selain pembahasan hal tersebut, adanya alokasi untuk pendidikan agama, dimana selama ini bukan menjadi tanggung jawab provinsi, maka perlu dibahas mendalam, apakah masih dalam 20% anggaran pendidikan, atau ada tambahan alokasi biaya, dengan bentuk bagaimana, sehingga tidak berbenturan dan melanggar aturan.
Pembukaan workshop, dilanjutkan dengan pemberian materi dari narasumber, disimak dan ditanggapi serius peserta, sehingga diskusi berlangsung hangat, guna pembahasan APBD sesuai harapan dan aturan, guna kepentingan masyarakat Sumatera Barat. (*/bi)
Baca juga: Baksos Polri Presisi, Pemko Padang Apresiasi Pembagian Sembako oleh Polresta
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Revisi UU Minerba: Peluang Besar bagi Perguruan Tinggi dalam Sektor Pertambangan
- Ketua DPRD Sumbar Dukung Gubernur Mahyeldi dan Vasko Ruseimy Wujudkan Kemajuan Daerah
- Bupati dan Wakil Bupati Solok Terpilih Jalani Medical Check-Up Jelang Pelantikan
- Prabowo Subianto Kembali Pimpin Gerindra, Diminta Maju di Pilpres 2029
- Pada Raker FPKS, Hj. Nevi Zuairina Bertekad Perkuat Advokasi untuk Masyarakat