Pandangan Umum DPRD Tentang Dua Ranperda Bupati Sampaikan Jawaban

Rabu, 07 Desember 2022, 13:41 WIB | Politik | Kab. Pesisir Selatan
Pandangan Umum DPRD Tentang Dua Ranperda  Bupati Sampaikan Jawaban
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna. IST
IKLAN GUBERNUR

PESISIR SELATAN, binews.id -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menggelar Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta Ranperda tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Samudera di ruang rapat DPRD setempat, Rabu (7/12).

Rapat paripurna itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Pesisir Selatan, Aprial Habbas dan dihadiri Bupati Rusma Yul Anwar, Sekda, Mawardi Roska, anggota Forkopimda, kepala perangkat daerah dan undangan lainnya.

Dalam jawaban pemerintah daerah atas Ranperda tersebut, Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan apresiasi atas berbagai saran, masukan serta kritikan dan juga dukungan atas Ranperda yang diusulkan. Pemerintah Daerah yakin, semua apa yang disampaikan tersebut, untuk kebaikan dalam rangka melaksanakan beban tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, sosial ekonomi dan kemasyarakatan yang muara akhirnya adalah terwujudnya tatanan kehidupan yang layak dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Daerah akan menyampaikan jawaban dan penjelasan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD tersebut. Pertama, jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Golongan Karya yang disampaikan oleh Saudara Syafril Saputra.Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar, yang mempunyai persepsi yang sama dengan Pemerintah Daerah, dalam menyikapi, dan mengantisipasi dalam melakukan tindakan dan langkah-langkah penanganan terhadap kawasan kumuh yang telah ada, ataupun kemungkinan munculnya perumahan kumuh dan kawasan pemukiman kumuh sebagai dampak dari kegiatan pembangunan, pertumbuhan penduduk serta sebaran penduduk yang padat pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin

Untuk pencegahan kemungkinan munculnya perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang layak untuk hunian masyarakat, menjadi beban tugas dan kewajiban bagi pemerintah.

Selanjutnya permintaan informasi terkait dengan komposisi permodalan PT. BPR Samudera saat ini, dapat disampaikan bahwa modal dasar yang harus dimiliki oleh PT. BPR Samudera adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00. Sedangkan kondisi modal yang ada pada PT. Bank Samudera saat adalah Rp. 6.000.000.000, terdiri dari modal yang disetor Pemerintah Daerah sebesar Rp. 4.445.650.000,00 (Empat Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan modal yang disetor dari pihak ketiga (Koperasi Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina) sebesar Rp. 1.554.350.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Saudara Aljufri, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan Fraksi Nasdem atas Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman Kumuh, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Karena regulasi ini, menjadi kebutuhan bagi Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terciptanya perumahan dan kawasan pemukiman yang layak untuk hunian masyarakat.

Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh Saudara Marzan, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan Fraksi PAN atas 2 Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Hal-hal yang menjadi perhatian Fraksi PAN terhadap 2 Ranperda ini untuk disikapi oleh Pemerintah Daerah, juga telah kami jelaskan pada jawaban atas pandangan umum Fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem sebelumnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE

Terkait dengan peran PT. BPR Samudera dalam peningkatan pendapatan asli daerah, juga telah kami jelaskan sebelumnya, pada jawaban atas pandangan umum dari Fraksi Nasdem. Sedangkan apakah dalam pemberian izin pengembang/develover disyaratkan kewajiban penataan lingkungan sebagai akibat pendirian pemukiman baru.

Halaman:
Marhaban ya Ramadhan 2025

Penulis: Imel
Editor: BiNews

Bagikan: