Padang Panjang Masuk Kelompok Pemda yang Lakukan Upaya Konkret Penanggulangan Inflasi

PADANG PANJANG, binews.id -- Sudah empat minggu berturut-turut, Kota Padang Panjang masuk dalam kelompok kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan enam upaya konkret penanggulangan inflasi.

Hal tersebut disampaikan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah melalui Zoom Meeting.

Diikuti Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ewa Soska, S.H, Wakapolres, Kompol. Alvira, S.H, Kepala BPS Padang Panjang, Arius Jonaidi, M.E, kepala OPD, Kepala Bagian Perekonomian Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si serta lainnya.

"Per 12 Desember ini, sudah terdapat 91 pemerintah daerah yang melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah. Di mana sebelumnya, pada 5 Desember masih 67 pemda," ujarnya.

Baca juga: Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Perkuat Kolaborasi Industri Hospitality dan Pariwisata di Batam

Sebelumnya Padang Panjang merupakan satu-satunya yang sudah melakukan enam upaya konkret di Sumatera Barat. Namun pada minggu ketujuh ini sudah ada dua daerah, dengan masuknya Kabupaten Tanah Datar.

Beberapa pengendalian inflasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang, di antaranya bantuan sosial tunai (BST), pemantauan harga dan stok pangan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan Gerakan Tanaman Cepat Panen.

Lalu melakukan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, realisasi BTT, subsidi transportasi dari APBD dan Satgas Ketahanan Pangan. (Put)

Penulis: Imel
Editor: BiNews