Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Pertanyakan Keberadaan BUMD Agro dan Kawasan Destinasi Wisata Unggulan

Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar mempertanyakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Agro dan pembangunan destinasi wisata unggulan yang direncanakan Pemprov Sumbar.
Hal itu terungkap saat jumpa pers Fraksi Gerindra dan wartawan media cetak, televisi, radio, dan online yang digelar di Gedung DPRD Sumbar Selasa (3/1/2023) siang.
Dikatakan Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat, sesuai Program Unggulan (Progul) Gubernur, pendirian BUMD profesional di bidang pertanian (BUMD Agro) telah ditetapkan sebagai salah satu program unggulan.
"Namun hingga berakhirnya tahun anggaran 2022, rencana itu tidak ada kejelasan dan realisasinya. Bahkan, rencana ini juga tidak masuk dalam Propemperda 2023 yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis," ujarnya.
Baca juga: Tim Penyusunan LPPD Sungai Penuh Studi Banding ke Padang Panjang
Atas fakta tersebut, Fraksi Gerindra perlu mempertanyakan dan meminta kejelasan kenapa Sdr Gubernur kenapa tidak merealisasikan janji kampanye pendidirian BUMD Agro tersebut.
Di sisi lain, di bidang pariwisata, pemerintah provinsi juga sudah menetapkan pembangunan Kawasan Gunung Talang sebagai satu destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan setiap tahunnya di kabupaten-kota pada periode 2021 hingga 2026.
Namun, memasuki tiga tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi Gerindra belum melihat upaya pembangunan destinasi wisata kelas dunia maupun destinasi unggulan sebagaimana dimaksud, yang seharusnya sudah berjumlah 38 destinasi hingga akhir tahun 2022 ini, plus destinasi kelas dunia Gunung Talang. (Mel)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Bupati Dharmasraya Jadi Pembicara Utama dalam Talk Show Perempuan Minang Bicara di Padang
- Gubernur Mahyeldi Ajak Warga Pasaman Sukseskan PSU: Jangan Golput dan Jaga Netralitas
- Rahmat Saleh Sambangi KPU Sumbar, Bahas Masalah PSU di Pasaman
- DPRD Sumatera Barat Gelar Rapat Paripurna Penetapan Ranwal RPJMD 2025--2029 dan Pengumuman Pimpinan Pansus LKPJ 2024
- Komisi Informasi Sumbar Dorong Gubernur Terbitkan Pergub Keterbukaan Informasi