Sistem Full Cycle Subsidi Tepat Biosolar Perlu Diterapkan di Seluruh Sumatera Barat

PADANG, binews.id -- Satuan Tugas Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bentukan Pemprov Sumatera Barat, mengapresiasi Pertamina Patra Niaga. Apresiasi disampaikan Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat Herry Martinus yang juga Ketua Pelaksana Satgas Pengawasan BBM dan LPG, dalam rapat koordinasi Tim Satgas, di Santika Hotel, Padang, Selasa (10/01/2023).

Menurut Herry, Pemprov Sumbar menilai, pelaksanaan ujicoba Full Cycle Subsidi Tepat Produk JBT (Biosolar) yang diselenggarakan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak beberapa waktu lalu, cukup efektif dan akan dikaji untuk diterapkan daerah lain di Ranah Minang.

"Program ini, secara bertahap harus dikembangkan untuk daerah lain di Sumatera Barat. Sehingga subsidi biosolar lebih tepat sasaran. Nanti kami akan membentuk tim kecil antara tim satgas, pertamina dan telkom untuk keberlanjutannya," sebut Herry.

Sebelumnya, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Sumatera Barat Narotama Aulia Fazri menyebut, penerapan QR code pembelian solar di Payakumbuh dan Limapuluh Kota sudah berlangsung cukup baik.

Baca juga: UNP Peduli dan J&T Cargo Salurkan Bantuan untuk Hewan Terdampak Bencana di Nagari Maninjau

"Setiap pembeli biosolar wajib bertransaksi menggunakan QR Code, apabila tidak menggunakan QR Code sampai saat ini masih dilayani dengan pembatasan 20 liter per hari," urai Narotama.

Dari penerapan ujicoba ini, dapat disampaikan bahwa volume penjualan biosolar menggunakan QR Code adalah sebesar 85 persen, sedangkan sisanya merupakan pembeli yang tidak mendaftarkan kendaraannya.

"Benefit dari program ini adalah kita dapat mengetahui kendaraan-kendaraan yang membeli biosolar secara terperinci, kapan membelinya, di SPBU mana, berapa volume yang dibeli, termasuk logis tidak beberapa kendaraan yang melakukan pembelian BBM JBT 200 liter/hari di SPBU yang sama setiap hari nya," jelas Narotama.

Padahal dengan 200 liter mungkin sebuah kendaraan dapat berjalan sampai 800 km, lanjut Narotama. No Polisi kendaraan itu akan jelas Narotama akan diserahkan ke Tim Satgas Pengawasan BBM dan LPG Sumbar untuk dilanjutkan ke Tim penyidik untuk ditindak lanjuti penyelidikannya. (bi)

Baca juga: Dinas PUPR Gelar Rakor Pra Peninjauan Ruas Jalan yang Berada di Kawasan Konservasi

Penulis: Imel
Editor: BiNews