PPID Utama se Sumbar Siap Buka Informasi Penerima Bansos JPS

Kamis, 14 Mei 2020, 20:12 WIB | Kesehatan | Kota Padang

PADANG, binews.id — Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, tidak mau terkungkung karena pandemi Covid-19 dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di pemerintahan kota dan kabupaten se Sumbar.

Bahkan memanfaatkan kemudahaan teknologi informasi, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska melakukan Monitoring Evaluasi sercaraVirtual lewak aplikasi zoom metting dengan 19 PPID Utama kecuali PPID Utama Kota Padang, Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai tak hadiri di Monev bertajuk FGD Virtual tersebut.

Monitoring Evaluasi (Monev) bertemakan Refleksi Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi dihadiri secara virtual Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, dan hebat diikuti oleh Komisioner KI Kepri Jazuli, Kamis (14/5) pagi tadi.

Lakukan langkah cepat melakukan monitoring dan evaluasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se Sumbar. Monev bertemakan refleksi keterbukaan informasi di masa pandemi ini digelar secara online.

Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Nofal Wiska mengatakan monitoring terhadap website Pemkab dan Pemko dalam hal penyebaran informasi covid-19 dan informasi bantuan sosial.

"Dari monitoring lewat tracking website PPID Utama, maupun website resmi Pemko dan Pemkab oleh KI Sumbar, PPID se Sumbar sudah melakukan upaya penyampaian informasi melalui jalur online dan offline dengan baik, namun terkait pengumuman data penerima bansos melalui website, baru satu daerah yang melakukan,dan banyak Pemkab dan Pemko tidak memanfaatkan ruang media sosial memberikan kemudahan akses atas informasi publik kategori serta merta itu,"ujar Nofal Wiska.

Dalam Monev berbentuk FGD online itu masing masing PPID memaparkan tentang langkah yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan kota selama masa pandemi covid-19.

"PPID se Sumbar dalam penyampaian informasi sudah berada di track yang benar. Dari pemaparan tadi seluruh kanal informasi sudah dimanfaatkan dengan baik oleh PPID, ini yang kita harapkan dari pemerintah dalam menyampaikan informasi serta merta," jelas Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi.

Halaman:

1 2 Selanjutnya