PPID Utama se Sumbar Siap Buka Informasi Penerima Bansos JPS

Tapi dari tracking KI juga ternyata kata Adrian pemanfaatan ruang media sosial, banyak PPID Utama Kota dan Kabupaten masih lemah dampaknya kata Toaik biasa disapa koleganya hoaks atau informasi sesat sulit dibendung.

"Lihat saja di laman facebook bagaimana pemerintah dibully akibat pendataan BLT Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19, seperti yang sudah mati lama dapat BLT ada satu rumah banyak yang menerima Bansos. Ini kalau dibiarkan justru menjadi benar dan menimbulkan konflik sosial, tapi kalau PPID Utama memanfaatkan ruang media sosial tentu informasi hoaks ini bisa dipatahkan,"ujar Adrian dikolom chatting saat zoom metting tadi.

Dalam FGD tersebut KI Sumbar juga menegaskan tentang pentingnya transparansi data penerima bantuan sosial. Menjawab hal tersebut, PPID mengaku masih kesulitan dalam mengumumkan daftar penerima, karena data yang belum valid dan masih berubah.

Namun seluruh PPID komit akan mengumumkan data tersebut di website masing masing jika data sudah bersih dan terverifikasi.

"Dana Bantuan sosial dan penyediaan layanan pengaduan adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Dan Alhamdulillah dalam forum ini terlihat komitmen yang kuat untuk menyediakan informasi itu, semoga bisa dilakukan dengan cepat," ujar Komisioner KI Sumbar, Arif Yumardi mengapresiasi PPID.

"Hasil FGD ini menjadi gambaran umum terkait pemeringkatan badan publik yang akan dilakukan tahun 2020 ini," tutup Komisioner Tanti Endang Lestari mengingatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 202o tetap dilaksanakan KI Sumbar .(rls/mel)

Penulis: Imel
Editor: Imel