TERUNGKAP SAAT SIDANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK
Lahan Milik Negara, Warga Diminta Bayar dan Tidak Bisa Mengurus Hak Kepemilikan

Sidang diskor karena ada kepentingan masyarakat banyak atas permohonan informasi yang dimohonkan ke PN Padang.
"Sidang diskor pada jadwal ditetentukan panitera dengan menghadirkan pihak termohon," ujar Ketua Majelis Komisioner KISB Arif Yumardi.
Komisi Informasi Sumatra Barat (KISB) hari ini menggelar sidang penyelesaian sengketa informasi publik tiga register.
Baca juga: KI Pusat Dorong Informan Ahli Nilai IKIP Secara Objektif
"Sidang pagi dipimpin Ketua Majelis Komisioner KISB Nofal Wiska antara Pemohon Daniel dan Hendri dengan BPKP Perwakilan Sumbar, sidang masih pemeriksaan awal, BPKP bersikukuh kewenangan relatif KISB tidak terpenuhi," ujar Panitera Pengganti KISB Kiki Eko saputra usai sidang kepada wartawan.
Lalu sidang ketiga hari ini digelar tentang pembacaan putusan penetapan Majelis Komisioner KISB atas sengketa informasi publik antara M Hidayat dengan Pemprov Sumatra Barat. (bi)
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- Pj Wako Padang Terima Penghargaan Tokoh Pelopor Anti Tawuran dan Balap Liar
- Polda Sumbar Libatkan K9 dalam Antisipasi Peredaran Narkoba di Bandara Internasional Minangkabau
- Komitmen Jadikan Sumbar Zero Tawuran dan Balap Liar, Kapolda Sumbar Pimpin Deklarasi Anti Tawuran dan Balap Liar
- Pemko Padang dan Polda Sumbar Deklarasi Anti Tawuran dan Balapan Liar
- Padang Tanpa Tawuran! Pemko dan Polda Sumbar Satukan Kekuatan dalam Deklarasi