Gubernur Mahyeldi Dorong 6 % Dana KUR Dialokasikan untuk Masyarakat Nagari Tertinggal

PADANG, binews.id -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov. Sumbar) mendorong perbankan untuk meningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat pelosok, sebagai upaya bersama dalam mengentaskan nagari tertinggal di Sumatera Barat.

Berdasarkan data Indek Desa Membangun (IDM) tahun 2022, saat ini ada sebanyak 28 desa dan nagari tertinggal di Sumatera Barat yang menjadi sasaran bersama untuk diangkat statusnya dari posisi tertinggal menjadi maju, salah satu solusinya adalah melalui peran aktif perbankan untuk permodalan usaha.

"Kita mendorong peran aktif dari bank pemerintah dan swasta melalui fasilitas dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit lainnya, untuk diperbantukan khusus kepada masyarakat di nagari tertinggal," kata Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi saat memimpin rapat singkronisasi alokasi CSR Perbankan se Sumatera Barat di Ruang Rapat Istana Gubernuran, Kamis (19/1/2023).

Menurut Mahyeldi dengan keterlibatan perbankan di nagari tertinggal, diyakini akan memberi dampak positif bagi ekonomi masyarakat, menekan dominasi praktik rentenir serta dapat mempercepat pengentasan nagari/desa dari status tertinggal menjadi maju, inilah yang menjadi harapan dari salah satu program unggulan Pemprov. Sumbar tahun 2021-2026.

Baca juga: Peninjauan Sekolah Rakyat Menjadi Kegiatan Pertama Wapres Gibran Saat Kunker ke Sumbar

"Saya kira perbankan pasti sudah punya konsep dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat, namun tidak ada salahnya jika 6 % dari total dana kredit tersebut dialokasikan khusus untuk nagari tertinggal," ujarnya.

Disamping itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Yusri menyampaikan terkait akses terhadap perbankan, saat ini sudah banyak tersedia layanan mobile di berbagai desa dan nagari di Sumatera Barat.

Namun untuk akses pembiayaan memang harus dilakukan di kantor induk, karena harus melalui berbagai tahapan-tahapan administrasi. Hal ini perlu tersosialisasi secara jelas, termasuk dengan program pembiayaan apa saja yang tersedia, agar masyarakat dapat merencanakan sebelum berkunjung.

"Saat ini kita terus berupaya untuk memberikan pelayanan prima, salah satu contohnya melalui layanan perbankan mobile, untuk pembiayaan bisa kita akses melalui kantor induk terdekat," tutupnya. (bi)

Baca juga: Pemprov Sumbar Dukung Penetapan Status Geopark Sianok-Maninjau dan Silokek di UNESCO

Penulis: Imel
Editor: BiNews