Komite IV DPD RI Dukung Upaya BI Tangani Inflasi dan UMKM Sumbar

"Bank Indonesia Sumbar terus berupaya mendorong ekspor UMKM. Diantaranya pada 2020 Rendang Katuju MoU untuk ekspor ke Mekah dalam hal pemenuhan makanan untuk Jemaah haji, pada 2021 Kokoci MoU dengan buyer dari Australia dan pada Tahun 2022 Kopi Solok Radjo Mou dengan Kopi Kalyan Jepang," ujarnya.

Untuk dukungan pembiayaan, Bank Indonesia juga melakukan pewasasan terhadap Bank Himbara dan bank swasta untuk mengucurkan pembiayaan terhadap UMKM. Bank diwajibkan menyalurkan 30 persen dari nilai kreditnya kepada UMKM. Kewajiban ini dipantau secara bulanan dan sebagai hukumannya bank tidak dapat melakukan ekspansi bisnis jika belum memenuhinya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia ini mendapat apresiasi dari Anggota Komite IV DPD RI asal Sumatera Barat H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH. Dia meminta agar Bank Indonesia lebih aktif lagi dalam pengambilan kebijakan yang mendukung UMKM dalam upaya menekan laju inflasi di Sumbar.

Dikatakannya angka inflasi Sumbar yang tinggi ini mengejutkan kita semua. Ada apa dengan Sumbar. "Kepada Pak Endang selamat datang dan selamat bertugas. Saya harapkan agar Bank Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak dapat lebih mendorong sinergi kepala daerah lebih baik lagi ke depannya. Mungkin dilakukan focus discussion group dimana narasumbernya dari Bank Indonesia, OJK dan BPS dalam rangka mengakrabkan para kepala daerah dengan lembaga yang paham sekali dengan laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lainnya yang bisa jadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan kepala daerah kita di Sumbar," tegas Ketua Badan Kehormatan DPD RI ini.

Hal ini harus dilakukan karena bila dilihat dari 2019 tingkat inflasi Sumbar itu 1,66 persen, pada 2020 berada di angka 2,11persen (yoy), pada 2021 angka inflasi 1,40 persen (yoy). Namun pada 2022 langsung melonjak ke angka 7,43 persen. "Ini menunjukkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan tingkat inflasi melonjak tajam. Lalu pertumbuhan ekonomi juga melambat. Banyak dampaknya ke masyarakat Sumbar," ungkapnya.

Leonardy melanjutkan, BI bersama pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang tergabung dalam TPID sudah melakukan berbagai upaya. Apakah berupa operasi pasar, sidak pasar, pasar murah, rapat koordinasi, high level meeting, TTIC mendistribusikan pangan murah ke kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga dan lainnya. Juga telah diketahui komoditas yang menyebabkan inflasi terjadi seperti beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, jengkol sebagainya. Namun tiba-tiba di Desember 2022 muncul angka inflasi Sumbar sebesar 7,43 persen.

"Artinya ada sesuatu hal di sini. Untuk itu berat tugas Pak Endang nih. Harus turut mengambil peran besar dalam meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program atau kegiatan," tegasnya.

Jika inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah akan berdampak pada daya beli masyarakat. Bila dikaji lebih dalam, banyak dampak ikutan lainnya. "Untuk itu penurunan angka inflasi di bulan Januari 2023 sebagaimana yang disampaikan Pak Endang tadi akan membuat angka inflasi terus menurun hingga Desember 2023 nanti," ujarnya lagi. (Mel)

Penulis: Imel
Editor: BiNews