Dukung Ranperda Pelestarian Kebudayaan Daerah, Wagub Audy: Mesti Mangakomodir Kearifan Lokal

PADANG, binews.id -- Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy menyarankan sejumlah perubahan dan penyempurnaan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.
"Kami mendukung Ranperda yang merupakan usul prakarsa DPRD ini. Penyusunannya tentu harus sesuai dengan kewenangan dan mesti mengakomodir kearifan lokal sesuai aturan perundang-undangan. Namun kami juga menyarankan sejumlah perubahan," ujar Audy saat rapat paripurna bersama DPRD, Selasa (7/2) di gedung dewan. Agenda rapat paripurna tersebut penyampaian tanggapan gubernur terkait Ranperda pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.
Dalam tanggapan tersebut, Audy memaparkan beberapa poin penting, salah satunya saran yakni mengubah nama ranperda menjadi 'Ranperda pemajuan kebudayaan'
Selain itu, lanjut Audy, juga disarankan utuk menghapus substansi/materi muatan mengenai 'Dewan Kebudayaan Daerah'. Hal ini dikarenakan tidak ada kewenangan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Baca juga: Wagub Sumbar Sambangi Rumah Anak Korban Kekerasan di Dalam Angkot
Kemudian Audy mengatakan sistematika ranperda disarankan untuk disempurnakan menjadi tugas dan wewenang, pokok pikiran kebudayaan daerah, pengembangan, pemanfaatan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.
Selanjutnya, tambah Audy, berkaitan dengan teknis penyusunan dan substansi atau materi muatan Ranperda perlu dilakukan pengkajian secara lebih mendalam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan seluruh aspek yuridis secara lengkap, telah dicantumkan dalam ranperda. Dari aspek yuridis tersebut ranperda ini entang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat dilaksanakan apabila nanti telah ditetapkan menjadi perda.
"Oleh sebab itu, perlu masukan-masukan dari pemprov dan semua pihak yang terkait dengan substansi yang terkandung dalam ranperda tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah ini," ujar Irsyad. (bi)
Baca juga: Audy Joinaldy: Perlahan Sumbar Mulai Bangun Ekosistem Kendaraan Listrik
Penulis: Imel
Editor: BiNews
Berita Terkait
- DPRD Padang Dukung Wacana Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS untuk Calon Pengantin
- DPRD Sumbar Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Gubernur atas Ranperda SPBE
- Wigiyono Gelar Pengajian, Santunan Anak Yatim, dan Sunatan Massal Sambut Bulan Suci Ramadan
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Tampung Aspirasi Masyarakat Kecamatan Padang Timur
- Ketua DPRD Sumbar Muhidi Serap Aspirasi Masyarakat di Hari Terakhir Reses Perseorangan